KUTAIPANRITA.ID, SAMARINDA – Tingginya angka kemiskinan di wilayah pedesaan Nusa Tenggara Timur (NTT) dinilai menjadi sinyal kuat perlunya perubahan pendekatan dalam program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penanganan kemiskinan dinilai tidak cukup hanya melalui bantuan sosial, tetapi harus diarahkan pada penciptaan sumber penghasilan yang mampu meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada Maret 2026 persentase penduduk miskin di NTT mencapai 17,52 persen atau sekitar 1,04 juta jiwa. Sementara itu, tingkat kemiskinan di wilayah pedesaan lebih tinggi, yakni mencapai 21,64 persen.
Kondisi tersebut mendapat perhatian dari Sekretaris DPD Forum Pemuda NTT Kota Samarinda, Ricard Parera. Ia menilai tingginya kemiskinan di desa menunjukkan masih adanya persoalan mendasar yang harus segera dibenahi pemerintah, mulai dari akses pendidikan, penguatan sektor produksi hingga kesempatan masyarakat memperoleh akses ekonomi yang lebih adil.
Menurut Ricard, masyarakat desa tidak semestinya terus bergantung pada bantuan pemerintah. Program pembangunan harus mampu menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama yang memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi daerah dan menciptakan pendapatan secara berkelanjutan.
“Angka 21,64 persen menunjukkan masih ada persoalan besar yang harus dibenahi, terutama akses pendidikan dan ekonomi masyarakat desa,” kata Ricard.
Ia mendorong pemerintah membangun ekosistem ekonomi desa yang terintegrasi dengan potensi lokal. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, UMKM, hingga ekonomi kreatif.
Ricard menekankan, bantuan produksi kepada masyarakat harus diikuti dengan penyelesaian persoalan lain yang selama ini menjadi kendala. Bagi petani, misalnya, pemberian bibit dan pupuk tidak akan maksimal jika hasil produksi masih kesulitan mendapatkan harga yang layak dan akses pasar.
“Petani tidak cukup diberi bibit dan pupuk. Harga jual, pasar, dan transportasi juga harus dibenahi,” ujarnya.
Selain sektor ekonomi produktif, Ricard menilai keterlibatan generasi muda menjadi bagian penting dalam upaya menekan angka kemiskinan. Pemerintah perlu membuka ruang yang lebih luas bagi pemuda NTT untuk mengembangkan usaha, memanfaatkan teknologi, menerapkan pertanian modern, serta menciptakan inovasi berbasis potensi lokal.
Ia menyebut NTT memiliki kekayaan sumber daya yang cukup besar, mulai dari laut, lahan pertanian, perkebunan, peternakan, budaya hingga sumber daya manusia. Potensi tersebut, kata dia, harus dikelola secara produktif agar memberikan nilai tambah dan membuka lebih banyak kesempatan ekonomi bagi masyarakat.
“NTT memiliki banyak potensi. Tantangannya adalah bagaimana mengolahnya menjadi kekuatan ekonomi,” tuturnya.
Ricard berharap pemerintah menjadikan pengentasan kemiskinan sebagai bagian penting dalam agenda pembangunan NTT. Kebijakan yang dibuat harus memberikan dampak langsung kepada masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah dan warga yang tinggal di pedesaan.
Ia menilai pembangunan yang berpihak kepada masyarakat bawah bukan sekadar persoalan pemberian bantuan, melainkan bagaimana negara menghadirkan akses dan kesempatan agar masyarakat mampu meningkatkan taraf hidup secara mandiri.
“Masyarakat desa tidak membutuhkan belas kasihan, tetapi keberpihakan negara,” pungkasnya.
(*) @2026
