KUTAIPANRITA.ID, SAMARINDA — DPRD Kalimantan Timur menegaskan perlunya strategi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan daerah terhadap sektor ekstraktif. Menurut DPRD, banyak instrumen pajak non-tambang yang selama ini terlewat, padahal berpotensi besar mendorong kemandirian fiskal daerah.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin, menilai bahwa langkah awal yang sederhana sekalipun bisa berdampak besar bila dilakukan secara konsisten.
“Langkah kecil seperti pendataan pajak kendaraan operasional perusahaan, bisa memberi dampak besar bagi pendapatan daerah jika dilakukan secara konsisten dan terstruktur,” tegasnya.
DPRD memandang bahwa pemetaan pajak non-SDA dapat membantu Kaltim mengurangi tekanan terhadap penerimaan dari tambang dan migas. Selain untuk memperkuat PAD, strategi ini juga dianggap penting dalam mengantisipasi masa depan ekonomi Kaltim usai penurunan produksi batu bara dan perubahan kebijakan energi nasional.
Husni menilai bahwa ke depan, kabupaten/kota harus lebih proaktif dalam menyusun database potensi pajak non-tambang. Semakin lengkap data yang dikelola, semakin besar peluang daerah mendapatkan tambahan penerimaan yang stabil dan tidak bergantung pada komoditas alam.
ADV DPRD Kaltim
Pewarta : Axel
Editor : Fairuzzabady
@2025
