KUTAIPANRITA.ID, SAMARINDA — Komisi IV DPRD Kalimantan Timur menegaskan bahwa keterbatasan fasilitas pendidikan menengah di berbagai daerah telah mencapai tahap yang mengkhawatirkan. Kondisi tersebut mengemuka setelah lembaga legislatif menggelar rapat koordinasi bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim untuk membahas kapasitas sekolah yang semakin menurun.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, menyampaikan bahwa pemerintah belum memiliki peta jalan jangka panjang yang benar-benar matang dalam merespons kebutuhan fasilitas pendidikan. Menurutnya, pertumbuhan jumlah peserta didik jauh melampaui pembangunan sekolah baru.
Ia menekankan bahwa kebijakan zonasi turut memperburuk masalah karena banyak siswa akhirnya tidak dapat mengakses sekolah terdekat.
“Banyak siswa harus menempuh jarak belasan kilometer hanya untuk masuk sekolah negeri. Ini menandakan sistem saat ini sudah tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” ujar Andi Satya.
Komisi IV juga menyoroti fakta bahwa hambatan administrasi menjadi salah satu faktor utama lambatnya pembangunan Unit Sekolah Baru (USB). Banyak rencana pembangunan tidak dapat berjalan karena status lahan belum jelas atau dokumen legalitasnya belum lengkap.
Di tengah upaya penataan, daerah seperti Balikpapan menjadi wilayah yang paling mendesak membutuhkan USB tingkat SMA, sementara Samarinda menghadapi persoalan kelebihan kapasitas sekolah yang menyebabkan satu sekolah harus melayani dua kecamatan sekaligus.
Komisi IV menegaskan bahwa DPRD akan terus mengawal persoalan ini dan meminta pemerintah provinsi menata kembali perencanaan pendidikan secara lebih realistis dan berjangka panjang.
ADV DPRD Kaltim
Pewarta : Axel
Editor : Fairuzzabady
@2025
