KUTAIPANRITA.ID, SAMARINDA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu agenda prioritas Presiden terpilih Prabowo Subianto, mendapat sorotan tajam dari warga dan sekolah di Samarinda. Sejumlah pihak menyatakan keraguan terhadap keamanan hingga tata kelola penyediaan makanan bagi siswa, bahkan ada yang memilih menolak sejak awal.
Menanggapi kegelisahan itu, Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, M. Darlis Pattalongi, meminta pemerintah daerah tidak terburu-buru mengambil keputusan penolakan. Ia menegaskan bahwa program tersebut merupakan kebijakan nasional yang wajib dijalankan seluruh daerah.
“Program MBG ini adalah kebijakan pemerintah pusat, jadi wajib dijalankan oleh daerah. Tapi kami juga memahami keresahan masyarakat. Karena itu, pelaksanaannya perlu dievaluasi agar tidak menimbulkan kekhawatiran,” ujar Darlis.
Komisi IV menilai, sebelum mengambil langkah ekstrem seperti menolak, pemerintah daerah perlu mengkaji terlebih dahulu prosedur pelaksanaan agar kekhawatiran publik dapat terjawab. Darlis juga menyebut bahwa substansi program sejatinya membawa manfaat besar bagi anak-anak dari keluarga menengah ke bawah.
ADV DPRD Kaltim
Pewarta : Axel
Editor : Fairuzzabady
@2025
