KUTAIPANRITA.ID, SAMARINDA — Program pendidikan dan kesehatan gratis bertajuk Gratispol kembali menjadi sorotan setelah masuk dalam laporan hasil reses beberapa fraksi DPRD Kalimantan Timur. Warga menilai program tersebut masih membingungkan dan belum memiliki pedoman pelaksanaan yang jelas di daerah.
Dalam laporan Fraksi Demokrat–PPP yang dibacakan Agus Aras, sejumlah pertanyaan muncul dari warga terkait pelaksanaan program pendidikan gratis tingkat perguruan tinggi. Warga ingin memastikan bahwa kebijakan tersebut menyasar semua kalangan mahasiswa.
“Pertanyaan warga selalu tentang apakah penerima manfaat turut menyasar mahasiswa di semester lanjut, atau hanya mahasiswa baru. Lalu apa yang membedakan program ini dengan beasiswa yang sudah ada,” ungkapnya.
Selain itu, warga juga menyoroti program seragam sekolah gratis yang menjadi bagian dari Gratispol. Mereka menilai kejelasan teknis sangat dibutuhkan agar implementasi di lapangan tidak tumpang tindih.
Pada saat yang sama, kebutuhan pembangunan sekolah menengah di beberapa daerah seperti Kutai Timur dan Balikpapan juga mengemuka sebagai persoalan mendesak. Fraksi Demokrat–PPP menyebut pembangunan fasilitas tersebut harus menjadi pertimbangan serius pemerintah.
“Ini harus jadi perhatian. Reses jadi jembatan dewan dalam melihat kebutuhan riil di masyarakat, memperkuat fungsi pengawasan, hingga memastikan anggaran berjalan tepat,” tegas Agus.
DPRD Kaltim menegaskan bakal menindaklanjuti persoalan teknis Gratispol dalam pembahasan kebijakan tahun depan.
ADV DPRD Kaltim
Pewarta : Axel
Editor : Fairuzzabady
@2025
