KUTAIPANRITA.ID, NUSANTARA – Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani desain pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN). Penetapan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat peran Nusantara sebagai pusat pemerintahan dan ibu kota politik Indonesia.
Apresiasi disampaikan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) saat melakukan kunjungan kerja ke lokasi pembangunan kawasan legislatif pada Senin (20/04/2026). Kunjungan tersebut juga untuk meninjau langsung progres pembangunan infrastruktur kelembagaan negara di IKN.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyebut desain kawasan telah melalui proses penyempurnaan sesuai arahan Presiden. “Bapak Presiden telah menandatangani desain tersebut pekan lalu. Target penyelesaian kawasan legislatif dan yudikatif pada 2027, paling lambat semester I 2028. Presiden menekankan bangunan harus tegas, lurus, dan berwibawa,” ujarnya.
Perancangan kawasan ini dilakukan melalui studi banding ke sejumlah negara seperti Turki, India, dan Mesir, guna menghadirkan konsep yang representatif, fungsional, serta mencerminkan identitas kebangsaan.
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menilai desain yang diusung tidak hanya megah, tetapi juga mencerminkan karakter keindonesiaan. “Gedung MPR, DPR, dan DPD sangat bagus. Letaknya lebih tinggi dari gedung pemerintahan lain, sehingga terasa megah dan menunjukkan Keindonesiaan yang kokoh,” ungkapnya.
Ia juga mengapresiasi perkembangan pembangunan IKN yang dinilai semakin nyata. “Dulu masih perencanaan, sekarang sudah terlihat hasilnya, seperti bandara, Istana Wakil Presiden, hingga Masjid Negara. Kemegahannya sudah bisa kita rasakan,” tambahnya.
Pengesahan desain ini menandai fase penting dalam pembangunan IKN, khususnya dalam menyiapkan ekosistem kelembagaan negara yang kokoh, terintegrasi, dan berwibawa.
Sumber: Humas Otorita Ibu Kota Nusantara @2026
