KUTAIPANRITA.ID, SAMARINDA — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda mulai mematangkan sejumlah agenda prioritas pendidikan tahun 2026, mulai dari pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), penegasan larangan pungutan kegiatan sekolah, hingga upaya mengatasi kekurangan tenaga pendidik.
Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Disdikbud Samarinda, Ibnu Araby, usai mengikuti rapat dengar pendapat bersama Komisi IV DPRD Kota Samarinda. Dalam pertemuan itu juga dibahas implementasi kurikulum terbaru serta program pembangunan sarana pendidikan di berbagai jenjang.
Ibnu menjelaskan, pelaksanaan SPMB dijadwalkan berlangsung pada akhir Mei hingga awal Juni 2026. Menurutnya, seluruh tahapan kini hampir rampung, termasuk pembentukan satuan tugas (Satgas) yang melibatkan lintas instansi untuk memastikan proses berjalan transparan dan akuntabel.
“Persiapan SPMB sudah hampir final. Kami melibatkan Inspektorat dan OPD terkait agar seluruh proses berjalan transparan, akuntabel, dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya kepada awak media.
Ia menambahkan, sistem pendaftaran tahun ini berbasis digital sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan dari rumah. Meski demikian, Disdikbud tetap menyiapkan pendampingan bagi wilayah dengan keterbatasan akses internet.
“Untuk daerah yang jaringan internetnya terbatas, pihak sekolah akan membantu proses input data. Jadi semua tetap terlayani tanpa terkecuali,” jelasnya.
Di sisi lain, Disdikbud juga menyoroti polemik kegiatan perpisahan sekolah yang kerap membebani orang tua. Ibnu menegaskan, kegiatan tersebut tidak dilarang, namun harus dilaksanakan secara sederhana dan tanpa pungutan dalam bentuk apa pun.
“Kami tidak melarang kegiatan perpisahan, tetapi cukup dilaksanakan di lingkungan sekolah secara sederhana. Yang tidak diperbolehkan adalah adanya pungutan kepada orang tua,” tegasnya.
Terkait pembangunan fisik, Ibnu mengakui adanya penyesuaian akibat keterbatasan anggaran. Namun demikian, pihaknya tetap memprioritaskan sekolah yang membutuhkan penanganan mendesak, seperti ruang kelas rusak, atap bocor, hingga fasilitas belajar yang tidak layak.
“Fokus kami adalah pada kebutuhan yang benar-benar mendesak, terutama sekolah yang mengalami kerusakan berat atau terdampak bencana,” ungkapnya.
Ia menyebutkan, nilai anggaran proyek saat ini lebih terbatas dibanding tahun sebelumnya, sehingga pelaksanaan pembangunan harus dilakukan dengan skala prioritas yang lebih ketat.
Sementara itu, persoalan kekurangan tenaga guru juga menjadi perhatian serius. Hingga akhir tahun ini, kebutuhan guru diperkirakan masih mencapai ratusan orang, terutama untuk jenjang sekolah dasar.
“Kebutuhan guru, khususnya guru kelas di SD, masih cukup tinggi. Jika tidak segera terpenuhi, tentu akan berdampak pada proses belajar mengajar,” katanya.
Untuk sementara, kekurangan tersebut masih ditopang oleh tenaga honorer dan PPPK. Namun, Disdikbud berharap adanya kebijakan dari pemerintah pusat untuk memberikan solusi jangka panjang.
Selain itu, Ibnu memastikan bahwa pencairan honorarium tenaga pendidikan yang sebelumnya sempat terkendala kini telah memasuki tahap akhir.
“Prosesnya sudah berjalan dan tinggal penyaluran ke rekening masing-masing. Biasanya kendala hanya pada data rekening yang tidak aktif atau tidak sesuai,” pungkasnya.
Pewarta : Fathur Rabbany Editor : Fairuzzabady @2026
