KUTAIPANRITA.ID, SAMARINDA – Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, menyoroti sejumlah persoalan penting dalam pengelolaan ekonomi daerah, mulai dari relokasi pedagang Pasar Pagi, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga evaluasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta penguatan sektor UMKM.
Saat dikonfirmasi awak media melalui pesan WhatsApp, Rabu (11/3/2026), Iswandi menegaskan bahwa proses relokasi dan pembagian kios Pasar Pagi harus segera diselesaikan agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi para pedagang.
“Relokasi Pasar Pagi tidak boleh terus berlarut. Pedagang sudah terlalu lama menunggu kepastian, padahal mereka bagian penting dari ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Ia meminta pemerintah kota bersikap terbuka terkait data pedagang penerima kios, mekanisme pembagian, serta jadwal penyelesaian relokasi. Menurutnya, transparansi sangat penting untuk mencegah munculnya polemik di kalangan pedagang.
Selain itu, Iswandi juga menyoroti upaya peningkatan PAD Samarinda. Ia menilai langkah tersebut harus dilakukan melalui pembenahan sistem, termasuk digitalisasi pajak dan penguatan pengawasan.
“PAD seharusnya tumbuh dari ekonomi daerah yang sehat, bukan dari kebijakan yang justru memberatkan pelaku usaha,” katanya.
Tak hanya itu, DPRD juga mendorong evaluasi terhadap kinerja BUMD agar lebih profesional dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi daerah.
“BUMD harus memberi manfaat bagi masyarakat dan berkontribusi terhadap ekonomi daerah, bukan hanya ada secara administratif,” tegasnya.
Di sisi lain, ia juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah terhadap sektor perdagangan dan UMKM yang selama ini menjadi penopang utama perekonomian Kota Samarinda.
“UMKM adalah tulang punggung ekonomi daerah. Kebijakan pemerintah harus memastikan mereka bisa tumbuh dan berkembang,” pungkasnya.
Pewarta : Yana Ashari Editor : Fairuzzabady @2026
