KUTAIPANRITA.ID, NUSANTARA – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) terus mempercepat pembangunan fisik Tahap II guna mewujudkan IKN sebagai Ibu Kota Politik pada 2028 sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025. Progres pembangunan tersebut dievaluasi melalui forum monitoring dan evaluasi yang digelar di Multifunction Hall, Gedung Kemenko 1, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Selasa (14/7/2026).
Kegiatan yang diikuti kementerian/lembaga, investor, penyedia jasa konstruksi, konsultan, hingga manajemen konstruksi induk itu bertujuan memastikan seluruh proyek berjalan tepat waktu, berkualitas, dan sesuai target.
Pembangunan IKN didanai melalui tiga skema, yakni APBN, Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dan investasi swasta. Melalui APBN yang dikelola Otorita IKN, terdapat 40 paket pekerjaan fisik, terdiri atas 9 paket telah selesai, 15 paket masih dalam tahap konstruksi, dan 16 paket memasuki persiapan lelang. Proyek yang berjalan mencakup kawasan legislatif dan yudikatif, jaringan jalan, embung, kolam retensi, serta sistem penyediaan air minum.
Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum menangani 90 paket pembangunan dengan 78 paket telah rampung dan 12 paket masih dikerjakan, termasuk Jalan Tol IKN dan Duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek. Adapun Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelesaikan 11 dari 12 paket, sementara satu proyek rumah susun bagi masyarakat terdampak relokasi masih berlangsung.
Dari sisi investasi swasta, sebanyak 67 pelaku usaha telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS). Hingga kini, 9 proyek telah selesai dibangun dan 6 proyek sedang memasuki tahap konstruksi, di antaranya Kampus Universitas Gunadarma Nusantara, Rumah Sakit Abdi Waluyo, Teras by Plataran, serta sejumlah apartemen dan kawasan campuran.
Melalui skema KPBU, terdapat 13 proyek prakarsa yang terdiri atas sektor hunian dan jalan. Dalam waktu dekat, pembangunan 108 unit rumah tapak dan delapan menara rumah susun akan segera dimulai.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan percepatan pembangunan harus tetap mengutamakan keselamatan kerja dan kualitas hasil pembangunan. “Target kita 2028, tetapi kualitas dan keselamatan tetap menjadi prioritas,” tegas Basuki.
Selain memantau capaian pembangunan, forum tersebut juga membahas berbagai kendala di lapangan serta memperkuat koordinasi antarinstansi dan mitra pembangunan agar target penyelesaian IKN sebagai Ibu Kota Politik pada 2028 dapat tercapai.
Sumber: Humas Otorita Ibu Kota Nusantara @2026
