Menu ✖

Mode Gelap
DPRD Samarinda Soroti Rendahnya Serapan Tenaga Kerja Lokal, Pelatihan Kompetensi Diminta Diperkuat 82 Tim dari 38 Sekolah dan Kampus Ikuti Kontes Robot Cerdas 2026 di IKN, Ini Daftar Juaranya Ronal Stephen Kecam Penyalahgunaan Vape untuk Narkoba, Minta Pengawasan Diperketat DPRD Samarinda Wacanakan Perda Pengendalian Vape, Ronal Dorong Perlindungan Generasi Muda Lampaui Target Produksi, Sumur TN-Ix80 PHM Hasilkan Gas 4,586 MMSCFD dan Kondensat 168,5 Barel per Hari

BERITA DAERAH · 23 Jun 2026 13:00 WITA ·

Komisi II DPRD Samarinda Soroti Belanja Internal Disdag, Anggaran untuk Masyarakat Diminta Diperbesar


 Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, memberikan keterangan kepada awak media usai rapat bersama Dinas Perdagangan. Ia menekankan agar penggunaan anggaran lebih diprioritaskan untuk program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Foto: Fathur Rabbany. Perbesar

Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, memberikan keterangan kepada awak media usai rapat bersama Dinas Perdagangan. Ia menekankan agar penggunaan anggaran lebih diprioritaskan untuk program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Foto: Fathur Rabbany.

KUTAIPANRITA.ID, SAMARINDA – Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, menyoroti komposisi penggunaan anggaran Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Samarinda yang dinilai masih didominasi belanja untuk kebutuhan internal organisasi perangkat daerah (OPD). Menurutnya, anggaran daerah seharusnya lebih banyak diarahkan pada program-program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Iswandi usai memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Perdagangan Kota Samarinda yang membahas realisasi kegiatan dan keuangan semester pertama Tahun Anggaran 2026 serta rencana program tahun berikutnya, Selasa (23/6/2026).

Dalam rapat tersebut, Komisi II melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan serapan anggaran Disdag hingga pertengahan tahun. Berdasarkan pemaparan dinas, realisasi anggaran secara keseluruhan telah mencapai sekitar 54 persen. Namun, DPRD menilai sebagian besar anggaran yang telah digunakan masih terserap untuk kegiatan yang bersifat administratif dan operasional internal.

“Anggaran harus lebih banyak menyentuh kepentingan masyarakat,” tegas Iswandi.

Ia mengatakan, hasil evaluasi menunjukkan sebagian besar kegiatan yang dipresentasikan masih berorientasi pada kebutuhan internal perangkat daerah. Padahal, menurutnya, anggaran yang bersumber dari APBD harus mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam mendukung aktivitas perdagangan dan menjaga stabilitas ekonomi daerah.

Iswandi menilai, keseimbangan antara belanja operasional dan belanja program yang langsung dirasakan masyarakat perlu menjadi perhatian dalam penyusunan maupun pelaksanaan anggaran ke depan.

“Kami ingin manfaat anggaran benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Selain menyoroti struktur penggunaan anggaran, Komisi II juga mengevaluasi efektivitas program pengendalian inflasi yang dilaksanakan Dinas Perdagangan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah anggaran operasi pasar yang dinilai hampir habis terserap pada semester pertama.

Menurut Iswandi, anggaran operasi pasar yang dialokasikan sekitar Rp200 juta telah terealisasi hingga kurang lebih 97 persen. Sementara itu, sejumlah program lain yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat masih menunjukkan tingkat penyerapan yang relatif rendah.

“Program yang menyentuh masyarakat jangan sampai tertinggal,” katanya.

Ia menilai kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi agar alokasi anggaran ke depan lebih proporsional dan tepat sasaran, terutama dalam mendukung upaya pengendalian harga kebutuhan pokok dan menjaga daya beli masyarakat.

Dalam rapat itu, Komisi II juga menemukan masih adanya kewajiban pembayaran yang belum diselesaikan oleh Dinas Perdagangan. Menurut Iswandi, keberadaan sisa kewajiban tersebut berpotensi memengaruhi penyesuaian atau rasionalisasi terhadap sejumlah program yang telah direncanakan hingga akhir tahun anggaran.

Ia menegaskan, apabila rasionalisasi anggaran harus dilakukan, maka pemerintah daerah harus tetap mengutamakan program-program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, termasuk pembinaan pedagang kecil, pemberdayaan pelaku usaha, serta kegiatan yang mendukung stabilitas pasar.

“Yang dipertahankan harus program prioritas untuk masyarakat,” tegasnya.

Untuk memperdalam evaluasi, Komisi II DPRD Kota Samarinda berencana menggelar rapat lanjutan bersama Dinas Perdagangan. Pertemuan tersebut akan difokuskan pada pembahasan lebih rinci mengenai realisasi anggaran semester pertama, efektivitas pelaksanaan program, penyelesaian kewajiban keuangan, serta langkah-langkah yang perlu dilakukan agar pelaksanaan anggaran hingga akhir Tahun Anggaran 2026 lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

 

ADV DPRD Kota Samarinda
Pewarta : Fathur Rabbany 
Editor  : Fairuzzabady 
@2026
Artikel ini telah dibaca 33 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

DPRD Samarinda Soroti Rendahnya Serapan Tenaga Kerja Lokal, Pelatihan Kompetensi Diminta Diperkuat

21 November 2026 - 13:00 WITA

Ronal Stephen Kecam Penyalahgunaan Vape untuk Narkoba, Minta Pengawasan Diperketat

20 November 2026 - 16:00 WITA

DPRD Samarinda Wacanakan Perda Pengendalian Vape, Ronal Dorong Perlindungan Generasi Muda

20 November 2026 - 15:00 WITA

Lampaui Target Produksi, Sumur TN-Ix80 PHM Hasilkan Gas 4,586 MMSCFD dan Kondensat 168,5 Barel per Hari

19 November 2026 - 17:30 WITA

DPRD Samarinda Perjuangkan Dana Rp209 Miliar, Viktor Yuan Kedepankan Dialog dengan Pemprov Kaltim

19 November 2026 - 17:00 WITA

Kapendam VI/Mulawarman Perkuat Sinergi dengan Awak Media di Balikpapan

19 November 2026 - 08:30 WITA

Trending di BERITA DAERAH