KUTAIPANRITA.ID, SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda mulai mendorong penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang pengendalian rokok elektrik atau vape menyusul terbitnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 131 Tahun 2026 yang menegaskan keharaman penggunaan vape. Regulasi tersebut dinilai penting untuk memperkuat pengawasan peredaran vape sekaligus melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari potensi penyalahgunaan produk tersebut.
Anggota DPRD Kota Samarinda, Ronal Stephen Lonteng, mengatakan fatwa MUI perlu ditindaklanjuti melalui langkah konkret di tingkat daerah. Menurutnya, persoalan vape kini tidak hanya berkaitan dengan kesehatan, tetapi juga mulai bersinggungan dengan penyalahgunaan narkotika dan keamanan lingkungan masyarakat.
Hal itu disampaikannya saat ditemui di Gedung DPRD Samarinda, Jumat (20/11/2026), setelah mengikuti dialog bersama tokoh masyarakat, pelaku usaha, dan perwakilan orang tua siswa. Dalam pertemuan tersebut, maraknya penggunaan vape di kalangan remaja menjadi salah satu persoalan yang banyak disoroti.
Ronal menyebut, DPRD tengah mempertimbangkan dua langkah regulasi, yakni penyusunan Perda sebagai payung hukum jangka panjang dan penerbitan Peraturan Wali Kota (Perwali) sebagai langkah awal. Dengan demikian, pengawasan dapat segera dilakukan tanpa harus menunggu seluruh tahapan pembentukan Perda selesai.
“Perda memang membutuhkan proses. Karena itu, Perwali bisa menjadi langkah awal agar pemerintah memiliki dasar untuk melakukan pengawasan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti dugaan penyalahgunaan vape sebagai media untuk mengonsumsi narkotika. Menurutnya, pengendalian tidak cukup hanya mengatur penggunaan vape di tempat umum, tetapi juga harus mencakup pengawasan peredaran, perizinan toko, serta penindakan terhadap pihak yang terbukti menjual produk mengandung zat terlarang.
Meski demikian, Ronal menegaskan penyusunan regulasi harus mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi, terutama bagi masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari usaha penjualan vape. Ia meminta pemerintah menyiapkan pendampingan bagi pelaku usaha yang bersedia beralih ke sektor usaha lain.
“Kita tidak ingin mematikan usaha masyarakat. Namun, bahaya penyalahgunaan produk ini juga harus ditangani secara serius,” tegasnya.
Selain pengawasan, Ronal mendorong Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Samarinda segera memperkuat edukasi mengenai bahaya vape di sekolah, pesantren, dan perguruan tinggi. Menurutnya, pemahaman sejak dini menjadi langkah penting untuk mencegah semakin luasnya penggunaan vape di kalangan anak muda.
Ia juga mengajak orang tua meningkatkan pengawasan dan komunikasi dengan anak agar tidak mudah terpengaruh lingkungan pergaulan maupun promosi produk vape di media sosial.
Dalam proses penyusunan regulasi, DPRD akan berkoordinasi dengan Bagian Hukum Setda Samarinda dan pihak terkait untuk memastikan aturan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Ronal juga membuka ruang partisipasi publik melalui rencana Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, akademisi, organisasi kepemudaan, serta asosiasi pelaku usaha vape. Masukan dari berbagai pihak dinilai penting agar regulasi yang dihasilkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.
“Kalau memang Perda ini penting dibuat, kita perlu merencanakannya dengan matang dan mendengarkan semua pihak,” katanya.
Ia berharap wacana tersebut dapat segera ditindaklanjuti sehingga Samarinda memiliki regulasi yang jelas dalam mengendalikan peredaran dan penyalahgunaan vape. Upaya tersebut diharapkan mampu melindungi kesehatan masyarakat sekaligus mencegah generasi muda terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika.
ADV DPRD Kota Samarinda Pewarta : Fathur Rabbany Editor : Fairuzzabady @2026












