Menu ✖

Mode Gelap
Sekitar 75 Rumah Terdampak Kebakaran di Tenggarong, Keterbatasan Air Jadi Kendala Delegasi REAAA Apresiasi Pembangunan Nusantara, Kagumi Konsep Kota Berbasis Lingkungan PHI Borong Penghargaan CSR & PDB Award 2026, Local Hero Kukar Raih Predikat Excellent Lahan 2 Hektare Terbakar di Pulau Atas, Polisi Amankan Pria 52 Tahun Penataan Tahura Bukit Soeharto, Pemerintah Sepakati Delapan Langkah

BERITA DAERAH · 1 Jul 2026 16:00 WITA ·

DPRD Usulkan Dinas Pariwisata Berdiri Sendiri, Dinilai Mampu Dongkrak PAD Samarinda


 Komisi II DPRD Kota Samarinda menggelar rapat kerja bersama Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) untuk membahas pengembangan sektor pariwisata, kepemudaan, olahraga, serta evaluasi program kerja di Gedung DPRD Kota Samarinda, Rabu (1/7/2026). Foto: Fathur Rabbany. Perbesar

Komisi II DPRD Kota Samarinda menggelar rapat kerja bersama Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) untuk membahas pengembangan sektor pariwisata, kepemudaan, olahraga, serta evaluasi program kerja di Gedung DPRD Kota Samarinda, Rabu (1/7/2026). Foto: Fathur Rabbany.

KUTAIPANRITA.ID, SAMARINDA – Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Joha Fajal, mendorong Pemerintah Kota Samarinda membentuk dinas pariwisata yang berdiri sendiri agar pengembangan sektor wisata dapat lebih fokus dan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, penggabungan urusan kepemudaan, olahraga, pariwisata, dan ekonomi kreatif dalam satu organisasi membuat pengembangan potensi wisata belum berjalan optimal.

Usulan tersebut disampaikan Joha saat rapat kerja Komisi II DPRD Kota Samarinda bersama Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) di Gedung DPRD Kota Samarinda, Rabu (1/7/2026).

Dalam rapat tersebut, Joha menilai beban kerja Disporapar saat ini terlalu luas karena menangani tiga bidang sekaligus yang berhubungan dengan tiga kementerian berbeda, sehingga perhatian terhadap sektor pariwisata menjadi kurang maksimal.

“Kalau pariwisata berdiri sendiri, saya yakin inovasi untuk mengembangkan potensi Kota Samarinda sekaligus meningkatkan PAD akan jauh lebih baik,” ujarnya.

Menurut Joha, sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur sekaligus salah satu daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), Samarinda memiliki banyak potensi wisata yang dapat dikembangkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Namun hingga kini, berbagai potensi tersebut dinilai belum dikelola secara berkelanjutan.

Ia mencontohkan sejumlah destinasi yang pernah menjadi perhatian publik, seperti kawasan Gunung Steling dan wisata berbasis sungai. Meski sempat viral dan ramai dikunjungi, destinasi tersebut dinilai belum mendapat pengembangan yang konsisten sehingga daya tariknya perlahan menurun.

“Potensi wisata Samarinda sebenarnya sangat besar. Kadang masyarakat yang lebih dulu menemukan dan mempopulerkannya, tetapi keberlanjutannya belum mampu dijaga secara maksimal,” katanya.

Joha menilai, apabila sektor pariwisata memiliki organisasi tersendiri, pemerintah akan lebih leluasa menyusun strategi promosi, pengembangan destinasi, hingga peningkatan kualitas layanan wisata yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kunjungan wisatawan dan pendapatan daerah.

Menanggapi usulan tersebut, Kepala Disporapar Kota Samarinda, Muslimin, menjelaskan bahwa pihaknya terus berupaya mengoptimalkan potensi pendapatan dari aset yang berada di bawah pengelolaan dinas. Ia menyebut target PAD Disporapar pada 2025 sebesar Rp1,4 miliar berhasil dilampaui dengan realisasi sekitar Rp1,6 miliar.

Meski demikian, menurut Muslimin, kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kota Samarinda sesungguhnya jauh lebih besar. Pendapatan dari sektor tersebut sebagian besar berasal dari pajak hotel, restoran, dan tempat hiburan yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

“Kontribusi jasa pariwisata terhadap PAD sebenarnya sangat besar. Tahun 2026 nilainya diperkirakan mencapai sekitar Rp369 miliar, tetapi anggaran yang kami terima untuk pengembangan sektor ini masih sangat terbatas,” jelasnya.

Muslimin juga mengungkapkan bahwa Disporapar terdampak kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat. Akibatnya, sejumlah program strategis harus disesuaikan karena keterbatasan dana.

Ia menyebut anggaran kegiatan pariwisata yang sebelumnya berkisar Rp3 miliar hingga Rp4 miliar kini hanya tersisa sekitar Rp500 juta. Sementara anggaran kegiatan olahraga juga mengalami penurunan signifikan, dari sekitar Rp20 miliar menjadi Rp3,1 miliar, padahal kebutuhan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) diperkirakan mencapai hampir Rp10 miliar.

Selain sektor olahraga, program pengembangan ekonomi kreatif juga belum dapat berjalan maksimal akibat keterbatasan anggaran. Karena itu, Muslimin berharap DPRD dapat memberikan dukungan terhadap penguatan anggaran agar berbagai program pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif, kepemudaan, dan olahraga tetap dapat direalisasikan.

Ia optimistis, dengan dukungan kebijakan dan anggaran yang memadai, sektor pariwisata Samarinda dapat berkembang lebih pesat dan menjadi salah satu motor penggerak ekonomi daerah, sekaligus meningkatkan daya saing Kota Tepian sebagai destinasi wisata di Kalimantan Timur.

 

ADV DPRD Kota Samarinda
Pewarta : Fathur Rabbany
Editor  : Fairuzzabady
@2026
Artikel ini telah dibaca 36 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Sekitar 75 Rumah Terdampak Kebakaran di Tenggarong, Keterbatasan Air Jadi Kendala

5 Oktober 2026 - 20:00 WITA

Kebakaran Eks HGU PTPN 13 Marangkayu, Api Diperkirakan Melahap 150 Hektare

1 Oktober 2026 - 14:00 WITA

PKS Dinsos dan Pengadilan Agama Perkuat Pendampingan Perwalian Anak

1 Oktober 2026 - 13:00 WITA

Satpol PP Kukar Tertibkan 23 Pelajar Yang Nongkrong Saat Jam Sekolah

28 September 2026 - 16:00 WITA

Viral Direkam Dari Kabin Excavator, Orangutan Kurus Jalani Rehabilitasi Di Berau

28 September 2026 - 15:00 WITA

Beseprah Erau 2026, Tradisi Jamuan Rakyat yang Satukan Masyarakat Kutai

24 September 2026 - 13:00 WITA

Trending di BERITA DAERAH