Menu ✖

Mode Gelap
DPRD Samarinda Soroti Rendahnya Serapan Tenaga Kerja Lokal, Pelatihan Kompetensi Diminta Diperkuat 82 Tim dari 38 Sekolah dan Kampus Ikuti Kontes Robot Cerdas 2026 di IKN, Ini Daftar Juaranya Ronal Stephen Kecam Penyalahgunaan Vape untuk Narkoba, Minta Pengawasan Diperketat DPRD Samarinda Wacanakan Perda Pengendalian Vape, Ronal Dorong Perlindungan Generasi Muda Lampaui Target Produksi, Sumur TN-Ix80 PHM Hasilkan Gas 4,586 MMSCFD dan Kondensat 168,5 Barel per Hari

BERITA DAERAH · 1 Agu 2026 15:00 WITA ·

DPRD Samarinda Minta Penataan Pertamini Utamakan Keselamatan dan Nasib Pelaku Usaha


 Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Syaputra, meminta Pemkot Samarinda mengkaji secara matang penataan penjual BBM eceran (Pertamini) dengan mengutamakan aspek keselamatan tanpa mengabaikan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Foto: Fathur Rabbany. Perbesar

Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Syaputra, meminta Pemkot Samarinda mengkaji secara matang penataan penjual BBM eceran (Pertamini) dengan mengutamakan aspek keselamatan tanpa mengabaikan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Foto: Fathur Rabbany.

KUTAIPANRITA.ID, SAMARINDA – Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Syaputra, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mengkaji secara matang rencana penertiban penjual bahan bakar minyak (BBM) eceran atau Pertamini, agar kebijakan yang diambil tidak hanya mengutamakan aspek keselamatan, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Samri, Sabtu (1/8/2026). Menurutnya, hingga kini belum ada aturan daerah yang secara khusus melarang penjualan BBM eceran, sehingga penataan harus dilakukan berdasarkan regulasi yang jelas dan disertai solusi bagi para pelaku usaha.

“Penataan harus mengedepankan keselamatan, tetapi juga memberikan jalan keluar bagi masyarakat yang terdampak,” ujar Samri.

Ia mengakui, usaha BBM eceran memiliki risiko apabila tidak memenuhi standar keselamatan, terutama dalam penyimpanan dan penyaluran bahan bakar. Namun, di sisi lain, keberadaan Pertamini masih dibutuhkan masyarakat, khususnya di kawasan yang jauh dari stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Samri juga menilai penertiban tanpa alternatif dapat memperparah antrean di sejumlah SPBU yang hingga kini masih sering terjadi. Karena itu, Komisi I DPRD Samarinda mendorong Pemkot berkoordinasi dengan PT Pertamina untuk mengarahkan pelaku usaha BBM eceran menjadi bagian dari jaringan distribusi resmi, seperti Pertashop atau skema penjualan lain yang memenuhi standar keselamatan.

“Jangan hanya melarang, tetapi siapkan solusi yang adil bagi masyarakat dan pelaku usaha,” tegasnya.

DPRD berharap kebijakan penataan Pertamini mampu menciptakan keseimbangan antara keselamatan, kepastian hukum, kemudahan akses BBM, dan keberlangsungan ekonomi masyarakat, sehingga proses penataan dapat berjalan efektif tanpa menimbulkan gejolak.

 

ADV DPRD Kota Samarinda
Pewarta : Fathur Rabbany
Editor  : Fairuzzabady
@2026
Artikel ini telah dibaca 117 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

DPRD Samarinda Soroti Rendahnya Serapan Tenaga Kerja Lokal, Pelatihan Kompetensi Diminta Diperkuat

21 November 2026 - 13:00 WITA

Ronal Stephen Kecam Penyalahgunaan Vape untuk Narkoba, Minta Pengawasan Diperketat

20 November 2026 - 16:00 WITA

DPRD Samarinda Wacanakan Perda Pengendalian Vape, Ronal Dorong Perlindungan Generasi Muda

20 November 2026 - 15:00 WITA

Lampaui Target Produksi, Sumur TN-Ix80 PHM Hasilkan Gas 4,586 MMSCFD dan Kondensat 168,5 Barel per Hari

19 November 2026 - 17:30 WITA

DPRD Samarinda Perjuangkan Dana Rp209 Miliar, Viktor Yuan Kedepankan Dialog dengan Pemprov Kaltim

19 November 2026 - 17:00 WITA

Kapendam VI/Mulawarman Perkuat Sinergi dengan Awak Media di Balikpapan

19 November 2026 - 08:30 WITA

Trending di BERITA DAERAH