KUTAIPANRITA.ID, SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda menyoroti masih banyaknya pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) yang kesulitan memperoleh hak normatif, seperti pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Pemerintah daerah pun didorong memperkuat layanan pengaduan serta pendampingan hukum agar pekerja tidak berjuang sendiri menghadapi perselisihan dengan perusahaan.
Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, saat ditemui di Gedung DPRD Samarinda, Rabu (11/11/2026). Menurutnya, persoalan PHK tidak hanya berdampak pada hilangnya penghasilan, tetapi juga menempatkan pekerja dalam posisi sulit ketika hak-haknya tidak dipenuhi perusahaan.
Novan mengatakan, pihaknya kerap menerima pengaduan pekerja yang belum mendapatkan pesangon setelah mengalami PHK. Sebagian dari mereka bahkan tidak memahami prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan terkendala biaya untuk memperoleh pendampingan hukum.
“Kami sering menerima aduan pekerja yang sudah di-PHK, tetapi pesangonnya belum dibayar. Mereka membutuhkan pendampingan agar haknya bisa diperjuangkan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, penyelesaian perselisihan hubungan industrial dapat dimulai melalui perundingan bipartit antara pekerja dan perusahaan. Jika tidak tercapai kesepakatan, proses dapat dilanjutkan melalui mediasi di Dinas Ketenagakerjaan hingga Pengadilan Hubungan Industrial sesuai ketentuan.
Namun, dalam praktiknya, pekerja sering menghadapi ketimpangan posisi karena perusahaan memiliki dukungan manajemen dan penasihat hukum. Sementara pekerja yang kehilangan penghasilan harus memikirkan biaya untuk memperjuangkan haknya.
Karena itu, legislator Partai Golkar tersebut meminta pemerintah memperkuat layanan konsultasi, pos pengaduan, dan pendampingan hukum ketenagakerjaan yang mudah diakses masyarakat.
Novan juga menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pengawasan ketenagakerjaan berada pada pemerintah provinsi. Meski demikian, Pemkot Samarinda tetap memiliki peran dalam memfasilitasi penyelesaian perselisihan dan menjembatani komunikasi antara pekerja dengan perusahaan.
“Kewenangan pengawasan memang ada di provinsi. Namun, DPRD dan Disnaker Samarinda tetap bisa memfasilitasi serta mengawal pengaduan pekerja,” tegasnya.
Ia memastikan DPRD Samarinda terbuka terhadap laporan masyarakat terkait persoalan ketenagakerjaan. Setiap aduan akan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan perusahaan, Dinas Ketenagakerjaan Samarinda, serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Timur.
Selain persoalan PHK dan pesangon, Novan mengingatkan perusahaan agar tidak melakukan praktik yang merugikan pekerja, seperti menahan ijazah setelah hubungan kerja berakhir. Ia juga menekankan kewajiban perusahaan mendaftarkan pekerja dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan dasar.
“Jangan sampai ijazah ditahan, BPJS tidak didaftarkan, kemudian pesangon juga tidak dibayarkan. Hak dasar pekerja harus dipenuhi,” katanya.
Novan berharap perusahaan, serikat pekerja, dan pemerintah memperkuat dialog sosial untuk mencegah perselisihan berkepanjangan. Menurutnya, pemenuhan hak pekerja akan menciptakan hubungan industrial yang sehat sekaligus mendukung keberlangsungan usaha.
Komisi IV DPRD Samarinda berkomitmen terus mengawal persoalan ketenagakerjaan agar pekerja yang terkena PHK tetap mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum.
“Pekerja yang kehilangan pekerjaan jangan sampai kehilangan haknya. Keadilan bagi pekerja dan keberlangsungan perusahaan harus berjalan beriringan,” pungkasnya.
ADV DPRD Kota Samarinda Pewarta : Fathur Rabbany Editor : Fairuzzabady @2026
