KUTAIPANRITA.ID, SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda mendukung langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dalam memberantas peredaran minuman keras (miras) ilegal. Pemusnahan ribuan botol minuman beralkohol hasil penertiban dinilai menjadi bentuk keseriusan pemerintah dalam menjaga ketertiban umum sekaligus melindungi masyarakat, khususnya generasi muda.
Dukungan tersebut disampaikan Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, saat ditemui di Gedung DPRD Samarinda, Jumat (13/11/2026). Ia menilai pemusnahan barang bukti tidak boleh sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi harus diikuti pengawasan dan penindakan secara konsisten.
Menurut Samri, peredaran miras ilegal berpotensi memicu berbagai persoalan sosial, mulai dari gangguan ketertiban lingkungan, tindak kekerasan, hingga kecelakaan lalu lintas. Karena itu, upaya pemberantasannya perlu dilakukan secara berkelanjutan.
“Langkah pemusnahan ini patut diapresiasi. Namun, penindakan jangan berhenti sampai di sini,” ujarnya.
Sebelumnya, Pemkot Samarinda bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Samarinda memusnahkan sebanyak 4.741 botol minuman beralkohol di halaman Balai Kota Samarinda, Rabu (11/11/2026). Kegiatan tersebut disaksikan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sebagai bentuk transparansi dalam penegakan peraturan daerah.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Samarinda, Anis Siswantini, menjelaskan ribuan botol tersebut merupakan hasil operasi penertiban sejak Desember 2025 hingga 2026. Petugas menyasar sejumlah lokasi, termasuk warung yang menjual minuman beralkohol tanpa izin serta gudang yang diduga menjadi tempat penyimpanan dan distribusi.
Penertiban dilakukan berdasarkan Perda Samarinda Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang Minuman Beralkohol serta Perda Nomor 4 Tahun 2025 tentang Ketertiban Umum.
Anis menyebutkan, barang bukti dimusnahkan karena telah melewati batas waktu penyimpanan lebih dari tiga bulan. Sebagian perkara juga tidak dapat dilanjutkan ke proses Tindak Pidana Ringan (Tipiring) karena pemilik barang tidak diketahui keberadaannya atau tidak memenuhi panggilan petugas.
Menanggapi hal tersebut, Samri meminta Satpol PP meningkatkan pengawasan dan melakukan penindakan secara tegas, terukur, serta berkelanjutan. Ia mengingatkan agar lokasi yang telah ditertibkan tidak kembali menjadi tempat penjualan miras ilegal.
“Penegakan hukum harus memberikan efek jera. Satpol PP jangan sampai kendor dalam melakukan pengawasan,” tegasnya.
Selain menyasar penjual, Samri mendorong aparat menelusuri jalur distribusi yang memasok minuman beralkohol ilegal ke Samarinda. Menurutnya, pemutusan rantai pasok menjadi langkah penting agar peredaran tidak terus berulang.
Ia juga menilai pemberantasan miras perlu dibarengi edukasi kepada masyarakat, terutama kalangan pelajar dan remaja. Keterlibatan sekolah, orang tua, tokoh agama, dan pemerintah dinilai penting untuk meningkatkan kesadaran mengenai dampak konsumsi alkohol.
Samri turut mengajak masyarakat berperan aktif melaporkan aktivitas penjualan miras ilegal di lingkungan masing-masing. Meski demikian, ia mengingatkan seluruh penindakan harus tetap mengikuti prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.
DPRD Samarinda, lanjutnya, akan terus mengawal pelaksanaan perda agar berjalan efektif tanpa penyalahgunaan kewenangan. Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, DPRD, dan masyarakat semakin kuat melalui patroli rutin serta evaluasi pengawasan di titik-titik rawan.
“Pemusnahan ini adalah awal, bukan akhir. Kami ingin Samarinda benar-benar terbebas dari peredaran miras ilegal,” pungkasnya.
ADV DPRD Kota Samarinda Pewarta : Fathur Rabbany Editor : Fairuzzabady @2026
