Menu ✖

Mode Gelap
Istri Karyawan PT Wats Meninggal, Pekerja Soroti Tunggakan BPJS dan Siapkan Laporan ke Polda Kaltim IKN Jadi Tuan Rumah FASI XIII Kaltim, Otorita Dukung Pembinaan Generasi Muda Islami Progres Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Tembus 32,83 Persen DPRD Samarinda Usulkan Pinjaman Lunak dan Pelatihan Kerja bagi Korban PHK PDI Perjuangan Samarinda Gelar Gerakan Merawat Pertiwi, Tanam 150 Pohon di Tepian SKM

BERITA DAERAH · 17 Nov 2026 08:00 WITA ·

Istri Karyawan PT Wats Meninggal, Pekerja Soroti Tunggakan BPJS dan Siapkan Laporan ke Polda Kaltim


 Perwakilan pekerja PT Wats, Abednego Manulang, menyoroti dugaan tunggakan iuran BPJS Kesehatan yang berdampak pada terhentinya akses layanan kesehatan sejumlah pekerja dan keluarganya. Pekerja berencana melaporkan persoalan tersebut ke Polda Kaltim. Foto: Fathur Rabbany. Perbesar

Perwakilan pekerja PT Wats, Abednego Manulang, menyoroti dugaan tunggakan iuran BPJS Kesehatan yang berdampak pada terhentinya akses layanan kesehatan sejumlah pekerja dan keluarganya. Pekerja berencana melaporkan persoalan tersebut ke Polda Kaltim. Foto: Fathur Rabbany.

KUTAIPANRTA.ID, KUTAI KARTANEGARA – Persoalan dugaan tunggakan iuran BPJS Kesehatan oleh PT Wats kembali menjadi sorotan setelah Hamidah, istri Sapriadi yang merupakan salah seorang pekerja perusahaan tersebut, meninggal dunia usai menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Ironisnya, jaminan kesehatan yang diharapkan dapat membantu proses pengobatan tidak dapat digunakan karena kepesertaan diduga bermasalah akibat tunggakan iuran perusahaan.

Peristiwa tersebut menambah panjang keluhan pekerja terhadap manajemen PT Wats. Perwakilan pekerja, Abednego Manulang, mengatakan persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan telah berulang kali disampaikan kepada manajemen, termasuk dengan mengirimkan bukti status kepesertaan yang tidak aktif sejak awal November 2026.

“Kami sudah berulang kali mengingatkan manajemen. Bukti status BPJS tidak aktif sudah kami kirimkan, tetapi tidak ada kepastian penyelesaian,” ujar Abednego.

Menurutnya, respons manajemen selama ini belum memberikan kejelasan mengenai jadwal pembayaran maupun pelunasan tunggakan. Pekerja juga meminta perusahaan memberikan kepastian status kepesertaan agar mereka dapat mendaftar secara mandiri jika memang tidak lagi ditanggung perusahaan.

Persoalan tersebut semakin berat ketika istri Sapriadi harus mendapatkan perawatan intensif. Keluarga bersama rekan-rekan pekerja telah berupaya menghubungi BPJS Kesehatan untuk mencari solusi agar kepesertaan dapat digunakan. Namun, upaya tersebut disebut terkendala tunggakan yang masih tercatat atas badan usaha tempat Sapriadi terdaftar.

Abednego mengungkapkan, para pekerja sebelumnya juga telah mengikuti pertemuan daring bersama Dinas Ketenagakerjaan tingkat provinsi dan perwakilan perusahaan. Dalam pertemuan itu, pihak perusahaan disebut menyampaikan bahwa penyelesaian BPJS terkendala data pekerja yang belum diserahkan. Pernyataan tersebut dibantah oleh Abednego karena perusahaan dinilai memiliki akses terhadap data kepesertaan dan rincian tunggakan.

“Tidak ada alasan perusahaan tidak memiliki data. Semua nama pekerja dan besaran tunggakan tercatat dalam akun BPJS perusahaan,” tegasnya.

Ia menduga persoalan jaminan kesehatan tersebut berkaitan dengan perselisihan hubungan industrial yang telah berlangsung cukup lama. Bahkan, dalam rapat dengar pendapat sebelumnya, perusahaan disebut pernah menawarkan dokumen pengunduran diri kepada pekerja disertai pernyataan tidak akan menuntut hak-hak mereka. Tawaran itu ditolak karena pekerja meminta penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku.

Abednego juga menyebut persoalan ini tidak hanya berdampak pada keluarga Sapriadi. Dua pekerja lainnya, yakni Sunyoto dan Ade Bahrudin, turut mengalami kesulitan karena tidak dapat lagi menggunakan BPJS Kesehatan untuk menjalani pengobatan rutin di Rumah Sakit Hermina dan RS Dirgahayu Samarinda. Keduanya terpaksa menjalani pengobatan sebagai pasien umum dengan biaya sendiri.

“Ini bukan lagi sekadar persoalan administrasi. Ini menyangkut kesehatan dan keselamatan pekerja,” katanya.

Selain jaminan kesehatan, pekerja mengaku masih menghadapi ketidakpastian hubungan kerja dan pembayaran upah. Mereka menyebut belum menerima kepastian pemutusan hubungan kerja secara resmi, sementara hak-hak normatif yang menjadi tuntutan belum terselesaikan.

Atas kondisi tersebut, para pekerja berencana mendatangi Kepolisian Daerah Kalimantan Timur pada Selasa (17/11/2026) untuk melaporkan dugaan pelanggaran yang mereka alami, termasuk dugaan penelantaran. Mereka berharap laporan tersebut dapat ditindaklanjuti secara profesional dan memberikan kepastian hukum.

Abednego menegaskan, pekerja tidak menginginkan konflik berkepanjangan. Mereka hanya meminta perusahaan memenuhi kewajibannya, menyelesaikan tunggakan jaminan sosial, serta memberikan kepastian terhadap hak-hak pekerja.

Hingga berita ini diterbitkan, informasi mengenai persoalan tersebut masih berdasarkan keterangan perwakilan pekerja. Manajemen PT Wats dan pihak-pihak terkait lainnya diharapkan dapat memberikan klarifikasi agar persoalan ini dapat diberitakan secara berimbang serta segera menemukan penyelesaian.

 

Pewarta : Fathur Rabbany
Editor  : Fairuzzabady
@2026
Artikel ini telah dibaca 56 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

DPRD Samarinda Usulkan Pinjaman Lunak dan Pelatihan Kerja bagi Korban PHK

14 November 2026 - 13:00 WITA

PDI Perjuangan Samarinda Gelar Gerakan Merawat Pertiwi, Tanam 150 Pohon di Tepian SKM

14 November 2026 - 12:00 WITA

Pemadaman Listrik Berulang, Abdul Rohim Desak PLN Beri Diskon Tagihan 50 Persen

13 November 2026 - 16:00 WITA

DPRD Samarinda Dukung Pemusnahan Ribuan Botol Miras, Penegakan Perda Diminta Konsisten

13 November 2026 - 15:00 WITA

Siapkan Uji Coba Terakhir, Tim Sepak Bola Samarinda Mantapkan Langkah Menuju Emas Porprov 2026

12 November 2026 - 17:30 WITA

KONI Samarinda Bidik Juara Umum Porprov Kaltim 2026, Wahyudi Optimistis Atlet Tampil Maksimal

12 November 2026 - 16:30 WITA

Trending di BERITA DAERAH