KUTAIPANRITA.ID, SAMARINDA — DPRD Kalimantan Timur menilai bahwa percepatan pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan di Kutai Timur tidak dapat dilakukan hanya dengan mengandalkan APBD provinsi. Karena itu, Komisi III mendorong adanya kolaborasi yang lebih intens antara pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan pihak swasta.
Langkah tersebut dianggap penting untuk memastikan program prioritas tetap berjalan meski terdapat penyesuaian anggaran. Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, menegaskan bahwa kolaborasi ini dapat membuka peluang inovatif yang memberi dampak langsung bagi masyarakat.
“Dengan fokus pada pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar, diharapkan pembangunan di Kutai Timur tidak hanya merata secara fisik, tetapi juga memberi dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat, membuka akses pendidikan berkualitas, serta memperkuat sistem kesehatan di seluruh wilayah,” tuturnya.
Komisi III menilai bahwa keterlibatan sektor swasta dapat membantu dalam pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, penyediaan beasiswa, hingga peningkatan layanan kesehatan terpadu di daerah terpencil. Sementara dukungan pemerintah pusat diperlukan untuk mendorong program strategis berskala nasional.
Dengan pola kerja sama tersebut, DPRD meyakini Kutai Timur bisa mengejar ketertinggalan dan memperkuat kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.
ADV DPRD Kaltim
Pewarta : Axel
Editor : Fairuzzabady
@2025
