KUTAIPANRITA.ID, SAMARINDA – Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap proses politik dinilai menjadi salah satu tantangan terbesar dalam mendorong kesejahteraan sosial di Kalimantan Timur. DPRD Kaltim menilai minimnya literasi politik membuat masyarakat kurang terlibat dalam mengawal kebijakan publik maupun mendorong lahirnya keputusan yang benar-benar mengakomodasi kebutuhan warga.
Anggota DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, menegaskan bahwa kualitas kebijakan publik tidak bisa dilepaskan dari kultur politik yang berkembang di masyarakat. Ia menyebut bahwa kebijakan yang buruk kerap lahir dari lingkungan politik yang kurang sehat.
“Kalau kita bicara kesejahteraan sosial, tidak mungkin dilepaskan dari kondisi politiknya. Politik yang tidak sehat akan menghasilkan kebijakan yang tidak menyentuh kebutuhan publik,” ujarnya.
Menurutnya, masih banyak masyarakat yang belum memahami bagaimana mekanisme politik bekerja dan apa dampaknya terhadap kesejahteraan. Ketidakterlibatan publik dalam proses politik akhirnya membuat pengawasan terhadap kebijakan pemerintah menjadi lemah.
Sapto menilai kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius, mengingat partisipasi publik adalah komponen penting dalam pembangunan sosial yang berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa pemahaman politik yang kuat akan membentuk masyarakat yang kritis serta mampu mengawal kepentingan mereka sendiri.
DPRD Kaltim, kata Sapto, mendorong agar program peningkatan literasi politik menjadi agenda penting yang melibatkan banyak pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga pendidikan, hingga komunitas masyarakat.
ADV DPRD Kaltim
Pewarta : Axel
Editor : Fairuzzabady
@2025
