KUTAIPANRITA.ID, SAMARINDA – Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Harminsyah, menyoroti kondisi anggaran daerah dalam Forum Lintas Perangkat Daerah yang membahas penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Samarinda Tahun 2027 Misi I.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Klinik Perencanaan BAPPERIDA Kota Samarinda, Senin (9/3/2026), tersebut dihadiri sejumlah organisasi perangkat daerah dan perwakilan kecamatan untuk menyinkronkan program prioritas hasil musrenbang dengan visi misi kepala daerah serta arah pembangunan nasional.
Harminsyah mengatakan penurunan APBD Kota Samarinda menjadi salah satu tantangan utama dalam perencanaan pembangunan ke depan.
“Dari awal sudah dijelaskan bahwa ada kekurangan anggaran. APBD kita yang menurun ini menjadi faktor utama, tetapi tetap harus mengakomodir sepuluh prioritas utama di setiap kecamatan,” ujarnya kepada awak media.
Selain persoalan anggaran, ia juga menyoroti masih adanya kendala administratif dari usulan yang diajukan kecamatan, seperti kelengkapan dokumen dan kesesuaian dengan kamus usulan maupun penempatan OPD.
“Masih ada beberapa hal secara administrasi yang kurang, baik kelengkapan dokumen maupun kesesuaian kamus usulan atau OPD-nya. Ini memang teknis, tetapi tetap harus diperbaiki,” jelasnya.
Menurut Harminsyah, permasalahan administrasi tersebut berpotensi memperlambat proses perencanaan. Karena itu, ia mengusulkan agar pemerintah daerah memberikan pelatihan teknis bagi aparatur kecamatan.
“Kami mengusulkan agar ada pelatihan terlebih dahulu supaya kesalahan administrasi bisa diminimalkan dan proses perencanaan tidak terhambat,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan agar arah pembangunan di Kota Samarinda tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memperhatikan pengembangan sumber daya manusia.
“Harapan kami pengembangan SDM masyarakat Kota Samarinda juga lebih diutamakan. Jangan hanya pembangunan fisik yang menjadi fokus utama,” tegasnya.
Sementara itu, forum tersebut juga menjadi tahapan penting dalam menyelaraskan usulan program pembangunan daerah dengan visi misi Wali Kota serta program nasional, termasuk Asta Cita Presiden.
Terkait kemungkinan tumpang tindih antara pokok pikiran DPRD dan usulan masyarakat melalui musrenbang, Harminsyah memastikan sejauh ini tidak menemukan adanya benturan usulan.
“Secara pribadi sejauh ini tidak ada yang bertabrakan. Jalurnya memang berbeda, meskipun masyarakat bisa saja menyampaikan aspirasi melalui musrenbang maupun kepada dewan,” pungkasnya.
Pewarta : Yana Ashari Editor : Fairuzzabady @2026
