KUTAIPANRITA.ID, SAMARINDA — Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra, menyampaikan pandangannya terkait rencana kebijakan parkir berlangganan yang tengah menjadi perhatian publik, Rabu (22/4/2026).
Menurutnya, kebijakan tersebut memiliki tujuan positif, terutama dalam menertibkan praktik juru parkir liar yang selama ini menjadi persoalan klasik di Kota Samarinda. Namun, ia mengingatkan agar pemerintah tetap mempertimbangkan kondisi masyarakat secara menyeluruh.
“Ini yang harus dipikirkan. Jangan sampai masyarakat yang jarang menggunakan layanan parkir justru ikut terbebani dengan sistem berlangganan,” ujarnya.
Samri menilai tidak semua warga memiliki intensitas aktivitas tinggi di luar rumah. Karena itu, kewajiban membayar parkir setiap bulan berpotensi menjadi beban tambahan bagi sebagian masyarakat.
Sebagai solusi, ia mengusulkan agar kebijakan tersebut tidak langsung diterapkan secara luas. Ia menyarankan Pemerintah Kota Samarinda lebih dulu melakukan uji coba di lingkungan internal, seperti kepada pegawai di lingkup Pemkot, sebelum diberlakukan ke masyarakat umum.
“Kalau bisa diuji coba dulu di internal pemerintah. Dari situ kita bisa lihat efektivitasnya sebelum diterapkan secara menyeluruh,” jelasnya.
Ia juga menyoroti potensi masalah di lapangan, terutama jika praktik parkir liar masih marak. Menurutnya, tanpa pengawasan yang ketat, masyarakat yang sudah membayar parkir berlangganan justru bisa tetap dipungut biaya oleh oknum tidak resmi.
“Jangan sampai masyarakat sudah bayar tiap bulan, tapi saat parkir masih ditarik lagi oleh jukir liar. Itu kan jadi tidak ada manfaatnya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Samri mengingatkan bahwa masyarakat saat ini sudah memiliki berbagai kewajiban pembayaran, mulai dari pajak hingga retribusi. Karena itu, kebijakan baru perlu dirancang secara matang agar tidak menambah tekanan ekonomi warga.
Meski demikian, ia menegaskan DPRD pada prinsipnya mendukung upaya pemerintah dalam membenahi sistem parkir. Ia mendorong agar pemerintah juga menyiapkan kantong-kantong parkir resmi yang terkelola dengan baik, serta mulai mengembangkan sistem parkir berbasis elektronik guna meningkatkan transparansi.
“Kalau di tempat yang sudah tertata dengan sistem keluar-masuk itu bagus. Tapi di pinggir jalan yang belum ada pola pengelolaannya, ini yang masih jadi tantangan,” ungkapnya.
Di akhir pernyataannya, Samri menegaskan bahwa parkir berlangganan bisa menjadi solusi penataan kota, asalkan didukung kesiapan infrastruktur dan mempertimbangkan dampaknya bagi masyarakat luas.
Pewarta : Fathur Rabbany Editor : Fairuzzabady @2026
