KUTAIPANRITA.ID, SAMARINDA – Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda Tahun Anggaran 2027 masih menghadapi tekanan fiskal. Pemerintah daerah diminta menyusun skala prioritas secara cermat agar kewajiban yang masih harus diselesaikan tidak mengurangi kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Hal tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan APBD Samarinda 2027. Anggota DPRD Kota Samarinda, Riska Wahyuningsih, mengatakan ruang fiskal daerah pada tahun mendatang belum sepenuhnya longgar. Kondisi itu membuat pemerintah harus lebih selektif dalam menentukan program dan kegiatan yang akan mendapatkan alokasi anggaran.
Riska menyampaikan pandangan tersebut pada Jumat (14/8/2026). Menurutnya, sejumlah kewajiban dari tahun sebelumnya masih harus dituntaskan sehingga kemampuan keuangan daerah perlu diperhitungkan secara matang sebelum pemerintah menambah program pembangunan baru.
Ia menilai efisiensi anggaran menjadi salah satu langkah yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan fiskal. Namun, penghematan tidak boleh dilakukan secara merata tanpa melihat tingkat kebutuhan dan dampaknya terhadap masyarakat.
“Efisiensi harus tepat sasaran. Program yang bermanfaat bagi masyarakat tetap diprioritaskan,” ujar Riska.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu melakukan pemetaan terhadap seluruh komponen belanja sebelum menentukan pos yang dapat dikurangi. Belanja yang tidak mendesak dapat dievaluasi, ditunda, atau disesuaikan, sementara sektor pelayanan dasar harus tetap memperoleh dukungan anggaran yang memadai.
Riska menegaskan, tekanan fiskal tidak boleh membuat pemerintah kehilangan fokus terhadap kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik harus tetap berjalan meskipun pemerintah sedang melakukan penataan terhadap kemampuan keuangan daerah.
“Jangan hanya melihat angka penghematan, lihat juga dampaknya,” kata Riska.
Selain menjaga pelayanan publik, pemerintah juga diminta memastikan kewajiban yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya dapat diselesaikan secara terukur. Penyelesaian kewajiban tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam memperbaiki kondisi fiskal dan menciptakan ruang anggaran yang lebih sehat.
Riska mengatakan APBD 2027 membutuhkan kehati-hatian karena ruang pemerintah untuk melakukan ekspansi belanja pembangunan dinilai masih terbatas. Karena itu, program baru yang belum bersifat mendesak sebaiknya tidak dipaksakan masuk dalam anggaran.
Menurutnya, tahun 2027 dapat menjadi momentum bagi Pemkot Samarinda untuk memperkuat fondasi keuangan daerah melalui pengendalian belanja dan penyelesaian kewajiban yang masih tersisa.
“2027 harus menjadi masa untuk menata keuangan daerah,” tuturnya.
Ia menilai disiplin dalam mengelola anggaran diperlukan agar pemerintah tidak menghadapi beban pembiayaan yang semakin besar pada tahun berikutnya. Setiap program juga perlu dikaji berdasarkan tingkat urgensi, manfaat, serta kemampuan daerah dalam menyediakan anggarannya.
Riska memperkirakan ruang fiskal Samarinda berpotensi lebih longgar setelah beban pembayaran kewajiban mulai berkurang. Kondisi tersebut nantinya dapat memberikan keleluasaan bagi pemerintah untuk meningkatkan alokasi anggaran pembangunan dan menjalankan program strategis lainnya.
Ia menyebut 2028 berpeluang menjadi periode yang lebih memberikan ruang bagi pemerintah daerah. Namun, peluang tersebut tetap bergantung pada kemampuan menyelesaikan kewajiban serta menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah.
“Kalau kewajiban mulai turun, ruang gerak pemerintah akan lebih besar,” jelasnya.
Karena itu, Riska meminta pembahasan APBD 2027 tidak hanya berorientasi pada besarnya anggaran, tetapi juga kualitas dan manfaat setiap program. Penggunaan APBD harus diarahkan pada kegiatan yang memiliki dampak langsung dan luas bagi masyarakat.
Menurutnya, pemerintah dan DPRD perlu memastikan setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar mendukung kebutuhan prioritas. Dengan demikian, efisiensi anggaran tidak berubah menjadi pengurangan pelayanan yang justru membebani masyarakat.
“Anggaran harus memberi manfaat yang jelas bagi warga,” tegasnya.
Riska menilai APBD 2027 akan menjadi tahun penting bagi Kota Samarinda. Di satu sisi, pemerintah harus menyelesaikan kewajiban lama dan menjaga stabilitas keuangan daerah. Di sisi lain, pelayanan publik serta kebutuhan dasar masyarakat tetap harus menjadi perhatian utama.
Dengan strategi efisiensi yang tepat sasaran dan disiplin anggaran, pengetatan fiskal diharapkan tidak menghambat pelayanan publik maupun program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Sebaliknya, langkah tersebut dapat menjadi fondasi untuk menciptakan kondisi keuangan daerah yang lebih sehat dan memberikan ruang pembangunan yang lebih besar pada tahun-tahun berikutnya.
ADV DPRD Kota Samarinda Pewarta : Fathur Rabbany Editor : Fairuzzabady @2026
