KUTAIPANRITA.ID, SAMARINDA – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Samarinda mulai menyelaraskan arah belanja daerah dalam pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027. Pembahasan yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Samarinda, Kamis (23/7/2026), diarahkan untuk memastikan setiap alokasi anggaran mendukung target percepatan pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA).
Anggota Banggar DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, mengatakan pembahasan PPAS 2027 kini memasuki sektor belanja setelah sebelumnya Banggar menyelesaikan pembahasan mengenai pendapatan daerah.
Menurutnya, penyelarasan belanja menjadi penting agar program dan kegiatan yang dianggarkan benar-benar sejalan dengan arah kebijakan pembangunan Kota Samarinda pada 2027.
“Kami sedang menyelaraskan belanja agar sesuai dengan arah kebijakan pembangunan tahun 2027,” ujar Abdul Rohim.
Ia menjelaskan, tema pembangunan tahun depan menitikberatkan pada percepatan pertumbuhan ekonomi. Karena itu, Banggar bersama pemerintah daerah tengah mengevaluasi besaran anggaran yang dialokasikan kepada organisasi perangkat daerah (OPD), terutama OPD yang berkaitan langsung dengan sektor ekonomi.
Evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan program yang mendapatkan dukungan anggaran mampu memberikan dampak nyata terhadap aktivitas ekonomi daerah, termasuk mendorong produktivitas, membuka peluang usaha, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Abdul Rohim menegaskan, struktur belanja dalam APBD tidak boleh berjalan sendiri tanpa mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah. Seluruh program dan penganggaran harus memiliki keterkaitan dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Belanja harus mendukung target pembangunan,” tegasnya.
Di sisi lain, Banggar juga melihat masih adanya peluang untuk meningkatkan target pendapatan daerah. Berdasarkan hasil analisis sementara, target pendapatan dalam rancangan PPAS 2027 yang saat ini berada di kisaran Rp1,2 triliun dinilai masih berpotensi ditingkatkan menjadi sekitar Rp1,5 triliun.
Potensi tersebut akan kembali dikaji dengan mempertimbangkan sumber-sumber pendapatan yang dapat dioptimalkan oleh Pemerintah Kota Samarinda. Peningkatan pendapatan diharapkan dapat memberikan ruang fiskal yang lebih besar untuk membiayai berbagai program prioritas pembangunan.
Namun, Abdul Rohim mengingatkan agar orientasi terhadap pertumbuhan ekonomi tidak membuat pemerintah mengesampingkan kebutuhan dasar masyarakat. Menurutnya, sektor pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta kebutuhan masyarakat lainnya tetap harus menjadi bagian penting dalam penyusunan APBD 2027.
Banggar, kata dia, mendorong agar penyusunan anggaran dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan.
Keseimbangan antara penguatan sektor ekonomi dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dinilai menjadi kunci agar APBD 2027 tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Dengan demikian, pembahasan PPAS 2027 diharapkan menghasilkan struktur anggaran yang lebih efektif, terarah, dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan Kota Samarinda sekaligus memperkuat fondasi perekonomian daerah.
ADV DPRD Kota Samarinda Pewarta : Fathur Rabbany Editor : Fairuzzabady @2026
