KUTAIPANRITA.ID, SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda terus mematangkan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemanfaatan Jalan. Regulasi ini disiapkan untuk menertibkan berbagai aktivitas yang menggunakan ruang jalan, sekaligus memastikan pihak yang melakukan pekerjaan bertanggung jawab atas kerusakan infrastruktur.
Ranperda tersebut mengatur sejumlah aktivitas, mulai dari penggalian untuk pemasangan jaringan kabel dan pipa, pembangunan akses keluar-masuk gedung, hingga pemanfaatan ruang jalan untuk kepentingan usaha. Pengaturan ini dinilai penting menyusul masih banyaknya kerusakan jalan akibat pekerjaan penggalian yang tidak dikembalikan sesuai kondisi semula.
Selama ini, sejumlah ruas jalan yang telah digali kerap hanya ditutup seadanya tanpa memperhatikan kualitas konstruksi. Akibatnya, permukaan jalan menjadi bergelombang, berlubang, bahkan menimbulkan genangan saat hujan. Kondisi tersebut tidak hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga membahayakan keselamatan pengguna jalan.
Ditemui di Gedung DPRD Kota Samarinda, Jalan Basuki Rahmat, Rabu (18/11/2026), Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Samarinda, Abdul Rohim, mengatakan regulasi ini disiapkan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mempertegas tanggung jawab setiap pihak yang memanfaatkan badan jalan.
Menurutnya, setiap pihak yang hendak melakukan pekerjaan di ruang jalan nantinya wajib mengantongi izin, mengikuti ketentuan teknis, serta menyediakan jaminan pemulihan kondisi jalan setelah pekerjaan selesai.
“Jangan lagi ada jalan dibongkar lalu ditinggalkan dalam kondisi rusak. Siapa pun yang memanfaatkan jalan harus bertanggung jawab sampai kondisinya kembali seperti semula,” tegasnya.
Ia menjelaskan, jaminan pemulihan dapat berupa dana yang ditempatkan di bank atau bentuk jaminan lainnya. Besarannya akan disesuaikan dengan luas pekerjaan dan potensi kerusakan yang ditimbulkan.
Apabila pekerjaan selesai dan kondisi jalan telah dipulihkan sesuai standar teknis, jaminan tersebut dapat dikembalikan sepenuhnya. Sebaliknya, jika pihak pelaksana tidak memenuhi kewajibannya, pemerintah dapat mencairkan jaminan untuk membiayai perbaikan jalan.
“Kalau hasil pekerjaannya baik dan jalan kembali seperti semula, jaminannya dikembalikan. Namun, jika dibiarkan rusak, pemerintah bisa menggunakan dana tersebut untuk melakukan perbaikan,” jelasnya.
Selain jaminan pemulihan, Ranperda ini juga mengatur pembagian ruang jalan menjadi tiga kategori, yakni ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan. Pembagian tersebut bertujuan mencegah penyalahgunaan ruang jalan, seperti bangunan yang menutup drainase, pemasangan reklame yang mengganggu pandangan, hingga pembangunan akses gedung tanpa kajian teknis.
Abdul Rohim menambahkan, pengaturan akses keluar-masuk bangunan milik swasta juga menjadi perhatian dalam pembahasan. Sebab, akses gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, maupun kawasan perumahan yang tidak tertata dapat memicu kemacetan dan mengganggu keselamatan pengguna jalan.
“Kami tidak melarang pembangunan maupun investasi. Namun, akses bangunan harus diatur agar tidak mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna jalan lainnya,” ujarnya.
Dalam proses harmonisasi bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur dan Pemkot Samarinda, DPRD juga mendorong pengawasan terpadu antarperangkat daerah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perhubungan, Satpol PP, serta pemerintah kecamatan dan kelurahan diharapkan memiliki koordinasi yang jelas dalam mengawasi pemanfaatan ruang jalan.
Ranperda tersebut nantinya juga memuat ketentuan sanksi secara bertahap, mulai dari teguran tertulis, penghentian sementara pekerjaan, pencairan jaminan pemulihan, hingga sanksi administratif lainnya bagi pihak yang melanggar.
Di sisi lain, regulasi ini diharapkan dapat mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengaturan retribusi pemanfaatan jalan secara terukur dan transparan. Penerimaan tersebut diharapkan dapat menunjang pemeliharaan serta peningkatan kualitas infrastruktur jalan di Kota Samarinda.
Abdul Rohim menegaskan, keberadaan Ranperda Pemanfaatan Jalan merupakan bagian dari upaya menciptakan tata kota yang tertib, aman, dan nyaman di tengah pesatnya pembangunan serta pertumbuhan investasi di Samarinda.
“Kami ingin pembangunan dan investasi terus berjalan, tetapi kondisi jalan juga harus tetap terjaga. Jangan sampai satu proyek justru merugikan ribuan pengguna jalan lainnya,” pungkasnya.
Ia memastikan DPRD akan terus mengawal pembahasan Ranperda tersebut hingga dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Dengan demikian, pemanfaatan ruang jalan di Samarinda diharapkan semakin tertib dan setiap pihak memiliki tanggung jawab yang jelas dalam menjaga fasilitas publik.
ADV DPRD Kota Samarinda Pewarta : Fathur Rabbany Editor : Fairuzzabady @2026












