KUTAIPANRITA.ID, SAMARINDA – Komisi IV DPRD Kota Samarinda menyoroti masih berulangnya persoalan ketenagakerjaan, mulai dari pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak, tunggakan pesangon, hingga praktik penahanan ijazah karyawan. Perusahaan di Kota Tepian diminta mematuhi aturan ketenagakerjaan dan memenuhi hak-hak normatif pekerja.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, mengatakan persoalan tersebut masih menjadi keluhan pekerja dari berbagai sektor usaha. Hal itu disampaikannya saat ditemui di Gedung DPRD Samarinda, Rabu (11/11/2026).
Menurut Novan, salah satu kendala dalam penanganan persoalan ketenagakerjaan adalah terbatasnya kewenangan pemerintah kota dalam melakukan pengawasan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pengawasan ketenagakerjaan berada di pemerintah provinsi melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Timur.
Dengan kondisi tersebut, Pemkot Samarinda melalui Disnaker hanya dapat menjalankan fungsi fasilitasi dan koordinasi, sementara pengawasan serta penindakan menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
“Pengawasan ketenagakerjaan bukan lagi kewenangan Disnaker kota, melainkan provinsi. Namun, kami tetap berupaya memfasilitasi setiap pengaduan pekerja,” ujarnya.
Novan menjelaskan, penyelesaian perselisihan hubungan industrial mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Prosesnya dimulai melalui perundingan bipartit antara pekerja dan perusahaan. Jika tidak mencapai kesepakatan, persoalan dapat dilanjutkan ke mediasi di Disnaker hingga Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).
Menurutnya, proses yang panjang tersebut kerap memberatkan pekerja, terutama mereka yang sudah kehilangan penghasilan akibat PHK. Tidak sedikit pekerja akhirnya memilih menerima penyelesaian di bawah haknya karena keterbatasan biaya, waktu, dan pendampingan hukum.
“Ketika terkena PHK, pekerja langsung kehilangan penghasilan. Sementara proses memperjuangkan haknya bisa berlangsung berbulan-bulan,” katanya.
Meski kewenangan pengawasan berada di tingkat provinsi, Novan memastikan Komisi IV DPRD Samarinda tetap membuka ruang pengaduan bagi pekerja. DPRD siap memfasilitasi komunikasi dengan perusahaan serta berkoordinasi dengan Disnaker Kaltim agar setiap persoalan memperoleh kepastian penyelesaian.
Ia juga mengungkapkan sejumlah aduan yang diterima DPRD berkaitan dengan PHK tanpa pesangon, ketidakjelasan status kerja, pembayaran upah di bawah ketentuan, hingga pemutusan kontrak secara mendadak.
Selain itu, Novan secara tegas meminta perusahaan menghentikan praktik penahanan ijazah karyawan. Menurutnya, ijazah merupakan dokumen pribadi yang tidak boleh dijadikan alat untuk membatasi hak pekerja.
“Tidak ada alasan perusahaan menahan ijazah karyawan. Jika hubungan kerja sudah berakhir, ijazah harus dikembalikan,” tegas politisi Partai Golkar tersebut.
Ia turut mengingatkan perusahaan agar memenuhi kewajiban ketenagakerjaan, mulai dari kejelasan perjanjian kerja, pembayaran upah sesuai ketentuan, kepesertaan jaminan sosial, hingga pembayaran pesangon apabila terjadi PHK sesuai aturan.
Novan berharap perusahaan lebih mengedepankan dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan perselisihan dengan pekerja. Ia menegaskan Komisi IV akan terus mengawal setiap pengaduan serta mendorong sinergi antara DPRD, Pemkot Samarinda, dan Pemprov Kaltim.
“Perusahaan harus taat aturan dan pekerja juga menjalankan kewajibannya. Kita ingin hubungan industrial yang sehat, pekerja sejahtera, dan usaha tetap berkembang,” pungkasnya.
ADV DPRD Kota Samarinda Pewarta : Fathur Rabbany Editor : Fairuzzabady @2026
