KUTAIPANRITA.ID, SAMARINDA – Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, menegaskan bahwa keberhasilan sebuah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak dapat diukur hanya dari besarnya anggaran yang dikelola maupun tingginya serapan keuangan. Menurutnya, indikator utama keberhasilan program pemerintah adalah sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Iswandi usai mengikuti pembahasan evaluasi pelaksanaan program Dinas Perikanan Kota Samarinda di Gedung DPRD Kota Samarinda, Rabu (24/6/2026).
Dalam evaluasi triwulan kedua tersebut, Komisi II DPRD menelaah capaian program, realisasi kegiatan, serta efektivitas penggunaan anggaran Dinas Perikanan sepanjang semester pertama tahun 2026.
Berdasarkan pemaparan yang diterima DPRD, realisasi fisik kegiatan Dinas Perikanan hingga triwulan kedua telah mencapai sekitar 47,5 persen, sementara realisasi keuangan berada di kisaran 42 persen. Iswandi menilai capaian tersebut menunjukkan perkembangan yang cukup baik dan masih berada dalam jalur target yang telah ditetapkan.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa fokus utama pemerintah daerah tidak boleh hanya mengejar angka serapan anggaran, melainkan memastikan setiap program benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat, khususnya nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha sektor perikanan.
“Yang terpenting adalah manfaatnya dirasakan masyarakat,” kata Iswandi.
Menurutnya, sejumlah program yang dijalankan Dinas Perikanan selama ini sudah mengarah pada kebutuhan riil masyarakat. Program bantuan alat tangkap dan alat produksi perikanan, dukungan pakan, pengembangan budidaya, hingga pendampingan kelompok usaha dinilai menjadi bentuk intervensi yang langsung menyentuh pelaku sektor perikanan.
Ia menegaskan bahwa ukuran keberhasilan sebuah OPD bukan ditentukan oleh besar kecilnya nilai APBD yang dikelola.
“Kalau anggarannya besar tetapi tidak memberi manfaat kepada masyarakat, tentu itu perlu dipertanyakan. Sebaliknya, jika anggarannya tidak terlalu besar tetapi dampaknya dirasakan masyarakat, itu justru yang harus diapresiasi,” ujarnya.
Di sisi lain, Komisi II DPRD juga memberikan perhatian terhadap usulan anggaran Dinas Perikanan tahun 2027 yang mengalami penurunan dibandingkan usulan awal. Dari semula sebesar Rp14,708 miliar, anggaran yang masuk dalam dokumen perencanaan tercatat menjadi sekitar Rp12,923 miliar atau berkurang Rp1,784 miliar.
Menurut Iswandi, pengurangan anggaran tersebut perlu dikaji secara cermat agar tidak berdampak terhadap program-program prioritas yang selama ini memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Ia menegaskan DPRD akan meminta penjelasan lebih rinci apabila pengurangan tersebut menyasar kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan nelayan maupun pengembangan usaha perikanan.
“Kami ingin mengetahui dasar pertimbangannya. Jangan sampai program yang manfaatnya nyata justru berkurang,” tegasnya.
Untuk memperkuat pembahasan anggaran tahun mendatang, Komisi II juga meminta Dinas Perikanan menyiapkan data yang lebih komprehensif mengenai efektivitas program yang telah dijalankan. Data tersebut meliputi jumlah penerima manfaat, peningkatan produksi, hingga dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat setelah menerima bantuan pemerintah.
Selain membahas program dan anggaran, DPRD turut menyoroti keberadaan fasilitas cold storage yang telah dibangun pemerintah daerah. Fasilitas tersebut dinilai memiliki potensi besar dalam mendukung penyimpanan hasil tangkapan nelayan sekaligus menjaga stabilitas harga komoditas perikanan.
Iswandi berharap pengelolaan cold storage dapat dimaksimalkan sehingga tidak hanya membantu nelayan, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Lebih jauh, ia mendorong agar fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan oleh pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang bergerak di bidang pengolahan hasil perikanan. Dengan demikian, keberadaan infrastruktur tersebut mampu menciptakan nilai tambah ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
“Kalau manfaatnya nyata bagi masyarakat, harus dipertahankan bahkan ditingkatkan,” katanya.
Pembahasan anggaran Dinas Perikanan tahun 2027 sendiri masih akan berlanjut dalam agenda DPRD berikutnya. Komisi II memastikan akan mencermati setiap perubahan anggaran secara detail agar kebijakan yang diambil tetap berpihak pada kepentingan masyarakat dan mendukung penguatan sektor perikanan sebagai salah satu penopang ekonomi daerah.
ADV DPRD Kota Samarinda Pewarta : Fathur Rabbany Editor : Fairuzzabady @2026
