KUTAIPANRITA.ID, SAMARINDA – Program pelayanan Keluarga Berencana (KB) gratis yang digulirkan pemerintah pusat melalui Kemendukbangga/BKKBN hingga 7 Oktober 2026 masih minim dimanfaatkan masyarakat di Kota Samarinda. Padahal, layanan tersebut tersedia secara cuma-cuma di fasilitas kesehatan (faskes) terdaftar, mulai dari pil KB, suntik, implan hingga IUD.
Program tersebut ditujukan untuk membantu pasangan usia subur merencanakan keluarga secara lebih matang sekaligus mendukung peningkatan kualitas keluarga. Namun, hingga awal Oktober 2026, tingkat kesertaan masyarakat di Samarinda masih tergolong rendah dan menjadi perhatian DPRD Kota Samarinda.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, mengatakan rendahnya partisipasi masyarakat menjadi salah satu kendala dalam pencapaian target akseptor KB baru. Menurutnya, program yang telah digratiskan pemerintah tidak akan optimal apabila tidak diikuti sosialisasi yang masif dan pendekatan yang tepat hingga tingkat kelurahan dan lingkungan masyarakat.
“Programnya sudah gratis, tetapi kesertaan masyarakat masih rendah. Ini menjadi kendala karena target akseptor baru belum tercapai,” ujar Sri Puji Astuti, Senin (5/10/2026).
Berdasarkan data DPPKB Kota Samarinda, realisasi akseptor KB baru dari program gratis tersebut baru mencapai sekitar 30 persen dari target yang ditetapkan. Capaian itu juga dinilai menurun dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Rendahnya capaian tersebut dipengaruhi sejumlah persoalan di lapangan. Salah satunya keterbatasan sumber daya manusia (SDM) penyuluh KB. Dengan 10 kecamatan dan puluhan kelurahan, jumlah tenaga penyuluh yang tersedia dinilai belum sebanding dengan luas wilayah dan kebutuhan pelayanan masyarakat.
Di sejumlah wilayah, satu penyuluh bahkan harus menangani lebih dari satu kelurahan. Kondisi tersebut membuat kegiatan edukasi dan pendampingan kepada pasangan usia subur belum dapat dilakukan secara maksimal dan masih banyak bergantung pada pelayanan di puskesmas.
Selain keterbatasan penyuluh, dukungan terhadap kader KB di tingkat RT dan kelurahan juga menjadi perhatian. Kader yang berada paling dekat dengan masyarakat dinilai memiliki peran penting dalam memberikan informasi dan mengajak pasangan usia subur memanfaatkan layanan KB.
Namun, keterbatasan dukungan operasional untuk kegiatan sosialisasi, pendampingan maupun kunjungan dari rumah ke rumah membuat peran kader belum berjalan optimal.
Faktor lainnya adalah masih berkembangnya mitos dan stigma negatif mengenai kontrasepsi. Sebagian masyarakat masih menganggap penggunaan alat kontrasepsi dapat menyebabkan kemandulan, gangguan kesehatan tertentu, hingga persoalan yang dikaitkan dengan nilai agama dan budaya.
Sri Puji menilai kondisi tersebut harus dijawab dengan edukasi yang lebih persuasif dan melibatkan tokoh yang memiliki pengaruh di tengah masyarakat.
“Masih ada warga yang takut karena mitos soal KB. Karena itu, edukasinya harus lebih masif dan jemput bola,” tegasnya.
Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan tenaga kesehatan dalam memberikan pemahaman mengenai KB. Tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, hingga kader di lingkungan permukiman perlu dilibatkan agar informasi mengenai manfaat dan pilihan kontrasepsi dapat diterima masyarakat dengan lebih baik.
Selain persoalan edukasi, kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan juga perlu diperhatikan. Ketersediaan sejumlah alat kontrasepsi, ruang konseling yang memberikan privasi, serta waktu pelayanan yang sesuai dengan aktivitas masyarakat menjadi bagian yang perlu dievaluasi.
Sebab, kemudahan akses menjadi salah satu faktor penting agar warga yang telah memiliki keinginan untuk ber-KB tidak mengurungkan niatnya hanya karena kendala pelayanan.
Untuk meningkatkan cakupan pelayanan, DPPKB Kota Samarinda berencana memperkuat pola pelayanan jemput bola melalui mobil layanan KB keliling. Pemerintah juga didorong memperluas kerja sama dengan bidan praktik mandiri dan klinik swasta sehingga masyarakat memiliki lebih banyak pilihan lokasi untuk memperoleh layanan kontrasepsi.
Komisi IV DPRD Samarinda meminta evaluasi dilakukan sebelum periode program gratis berakhir. Menurut Sri Puji, pemerintah perlu memperbanyak titik layanan, menyesuaikan jam pelayanan dengan aktivitas masyarakat, serta menghidupkan kembali program Kampung KB di setiap kecamatan.
“Gratis saja tidak cukup. Titik layanan dan sosialisasi juga harus diperkuat,” ujarnya.
Ia menegaskan, keberhasilan program KB tidak hanya ditentukan oleh tersedianya layanan gratis, tetapi juga sejauh mana masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan mudah mengakses pelayanan. Karena itu, sinergi antara pemerintah, tenaga kesehatan, kader, tokoh masyarakat, dan warga dinilai menjadi kunci untuk meningkatkan kesertaan KB.
Sri Puji berharap masyarakat tidak ragu memanfaatkan layanan KB gratis di fasilitas kesehatan terdaftar selama program masih berlangsung. Menurutnya, perencanaan keluarga merupakan bagian penting dalam mempersiapkan kualitas generasi mendatang.
Jika rendahnya kesertaan tidak segera diatasi, program yang telah disiapkan pemerintah berpotensi tidak mencapai target. Karena itu, penguatan edukasi, pelayanan, dan pendampingan masyarakat perlu dilakukan secara bersamaan agar program KB gratis benar-benar memberikan manfaat bagi warga Kota Samarinda.
ADV DPRD Kota Samarinda Pewarta : Fathur Rabbany Editor : Fairuzzabady @2026
