Menu

Mode Gelap
DPRD Samarinda Siap Dukung Sensus Ekonomi 2026, Perkuat Sosialisasi ke Pelaku Usaha BPS Samarinda Matangkan Sensus Ekonomi 2026, Kombinasikan Metode Lapangan dan Digital RDP DPRD Kukar Bahas Penertiban Tahura, Warga Minta Kejelasan dan Keadilan DPRD Kukar Pastikan Tak Ada Penggusuran Warga Lama di Bukit Soeharto Curi Barang Pengunjung Air Terjun Perjiwa, Pria Ini Diciduk Saat Tertidur

BERITA DAERAH · 28 Mar 2024 10:15 WITA ·

Sekda Kukar : OPD dan Stakeholder Harus Komitmen dan Konsisten Terhadap Penanganan Stunting


 Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Sunggono.(man) Perbesar

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Sunggono.(man)

KUTAIPANRITA.ID – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Sunggono, meminta agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terus fokus mengadakan kegiatan yang benar-benar berkaitan untuk mengatasi stunting.

Hal itu disampaikan oleh Sunggono saat membuka kegiatan Rembuk stunting 2024, di Aula Bappeda Kutai Kartanegara, pada Rabu (27/3/2024).

Tak hanya itu, kegiatan ini juga dirangkai dengan penandatanganan penguatan komitmen dalam “Mewujudkan Generasi Emas Kukar Bebas Stunting”, oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Stakeholder terkait.

“Penanganan stunting dilakukan sesuai standar akuntabel pemerintah, sehingga audit terhadap segala kegiatan itu ada,” kata Sunggono.

“Setelah OPD mempresentasikan rencana kegiatan terkait stunting, diharapkan langsung ada koreksi perbaikan jika ada yang kurang sesuai,” sambung Sunggono.

Lebih lanjut Sunggono mengemukakan, menurut hasil evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar, kegiatan yang tak sesuai terkait stunting relatif sedikit, hal tersebut patut di apresiasi.

“Jadi tak ada lagi kegiatan yang tak sesuai dalam kaitan menekan stunting, pastikan OPD memiliki pemahaman utuh tentang tupoksinya terkait penanganan stunting,” tegas Sunggono.

Tak hanya itu, Sunggono juga menyebut bahwa, berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,  Kemiskinan ekstrim di Kukar tahun 2023 dinyatakan 0 persen.

Menurut Sunggono, strategi yang di lakukan Pemkab Kukar untuk mencapai kesuksesan dalam penanganan stunting tersebut, salah satunya adalah terus berkoordinasi dengan semua pihak termasuk DPRD terkait kegiatan penanganan stunting juga kemiskinan ekstrim.

Dalam itu, Sunggono juga meminta peran Desa/Kelurahan untuk mendukung tim yang turun untuk melakukan sensus di masyarakat.

“Capaian ini patut di syukuri, kita hanya perlu konsisten melakukan yang sudah bagus,” pungkas Sunggono.(adv/diskominfo_kukar/and/rz)

Artikel ini telah dibaca 28 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

DPRD Samarinda Siap Dukung Sensus Ekonomi 2026, Perkuat Sosialisasi ke Pelaku Usaha

28 April 2026 - 13:00 WITA

BPS Samarinda Matangkan Sensus Ekonomi 2026, Kombinasikan Metode Lapangan dan Digital

28 April 2026 - 12:30 WITA

RDP DPRD Kukar Bahas Penertiban Tahura, Warga Minta Kejelasan dan Keadilan

27 April 2026 - 20:00 WITA

DPRD Kukar Pastikan Tak Ada Penggusuran Warga Lama di Bukit Soeharto

27 April 2026 - 19:30 WITA

Polemik Gereja di Mangkupalas, Pemkot Samarinda Masih Telusuri Proses Perizinan

27 April 2026 - 17:00 WITA

Komisi II DPRD Samarinda Sorot Sistem Keuangan dan Aset, Dana Mengendap Hingga Sertifikasi Jadi Perhatian

27 April 2026 - 16:00 WITA

Trending di BERITA DAERAH