KUTAIPANRITA.ID, SAMARINDA – Komisi III DPRD Kota Samarinda melakukan peninjauan langsung ke proyek penataan kawasan Taman Balaikota, Selasa (3/3/2026). Dalam sidak tersebut, dewan menemukan sejumlah persoalan teknis, mulai dari kendala saat pembangunan pondasi hingga perbedaan desain railing di beberapa bagian kawasan.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Taman Balaikota, Hendra Irawan, menjelaskan bahwa hambatan utama terjadi saat proses pemancangan pondasi. Di beberapa titik, khususnya area lima dan enam, tim pelaksana menemukan batuan keras sehingga metode pengerjaan harus diubah.
“Awalnya kita menggunakan metode pancang, tetapi di beberapa titik ada batu keras sehingga tiang tidak bisa masuk. Akhirnya metode diganti dengan bored pile atau pengeboran. Perubahan metode ini tentu berpengaruh pada biaya dan proses pelaksanaan,” jelas Hendra.
Selain itu, Komisi III juga menyoroti desain railing yang dinilai berbeda dengan bagian teras lainnya. Menurut Hendra, desain tersebut memang dibuat berbeda pada tahap perencanaan, namun tetap terbuka untuk dilakukan evaluasi.
“Kalau memang perlu diubah tentu bisa saja. Nanti kita evaluasi lagi bersama tim perencana. Desain awalnya memang dibuat berbeda untuk membedakan area darat dan area sungai, sehingga menggunakan material stainless,” ujarnya.
Ia juga memastikan material railing telah dilapisi pelindung anti karat sebelum proses pengecatan akhir.
“Yang terlihat sekarang itu sebenarnya baru lapisan proteksi anti karatnya, belum dicat finishing,” tambahnya.
Terkait pemanfaatan kawasan, Hendra menyebut segmen dua, tiga, dan empat sebenarnya berpotensi dibuka untuk masyarakat. Namun keputusan tersebut masih menunggu koordinasi lebih lanjut dengan pimpinan karena proyek masih berada dalam masa pemeliharaan.
“Secara teknis memungkinkan dibuka, tapi kita harus koordinasi dulu. Saat ini masih masa pemeliharaan dan masih menjadi tanggung jawab kontraktor,” katanya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Samarinda, Hendra Kesuma, mengungkapkan kelanjutan pembangunan kawasan tersebut masih dalam tahap pengusulan anggaran pada tahun berjalan.
“Kami sudah mengusulkan anggaran sekitar Rp10 miliar untuk melanjutkan pekerjaan yang belum selesai,” ungkapnya.
Anggaran tersebut rencananya digunakan untuk penyelesaian lantai, instalasi mekanikal elektrikal (ME), serta penataan taman di area darat yang masih tersisa.
Di sisi lain, Kepala Bidang Cipta Karya PUPR Samarinda, Andriyani, menilai pembukaan kawasan untuk publik juga perlu mempertimbangkan kejelasan pengelolaan. Hal ini penting untuk memastikan fasilitas tetap terawat.
“Kita harus jelas dulu siapa pengelolanya. Kalau nanti ada kerusakan, siapa yang bertanggung jawab. Pengalaman sebelumnya, fasilitas cepat rusak karena dipakai tidak sesuai peruntukan,” ujarnya.
Menurutnya, selain pengelolaan fasilitas, aspek kebersihan kawasan juga menjadi perhatian agar taman tetap terjaga setelah dibuka untuk masyarakat.
Peninjauan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan proyek penataan Taman Balaikota berjalan sesuai perencanaan serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Kota Samarinda.
Pewarta : Yana Ashari Editor : Fairuzzabady @2026
