KUTAIPANRITA.ID, SAMARINDA – Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Syaputra, mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), agar lebih kreatif menyusun program yang tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga mampu memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dorongan tersebut disampaikan usai rapat pembahasan realisasi penyerapan anggaran Tahun Anggaran 2026 dan rencana anggaran Tahun 2027 di DPRD Kota Samarinda, Senin (6/7/2026).
Menurut Samri, rapat evaluasi tersebut digelar untuk melihat sejauh mana realisasi penggunaan anggaran oleh OPD mitra kerja Komisi I. Hasil evaluasi akan menjadi dasar DPRD dalam menyusun arah kebijakan dan prioritas anggaran pada APBD Tahun 2027.
“Program yang efektif akan kita pertahankan, sedangkan yang belum optimal harus dievaluasi,” ujar Samri.
Ia menjelaskan, hingga memasuki semester kedua Tahun Anggaran 2026, rata-rata serapan anggaran OPD, termasuk Diskominfo, masih berada di kisaran 33 persen. Persentase tersebut dinilai masih dalam kategori wajar karena sebagian besar kegiatan masih berlangsung dan akan terealisasi hingga akhir tahun.
Meski demikian, Samri menilai kondisi fiskal daerah yang semakin menantang akibat berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat mengharuskan setiap OPD memiliki terobosan baru dalam menyusun program kerja. Menurutnya, setiap anggaran yang digunakan harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus membuka peluang peningkatan PAD.
“OPD harus lebih kreatif mencari peluang yang bisa menghasilkan pendapatan daerah,” katanya.
Salah satu potensi yang dinilai masih dapat dioptimalkan adalah penataan infrastruktur telekomunikasi, seperti kabel dan jaringan milik perusahaan penyedia layanan internet maupun telekomunikasi yang memanfaatkan ruang publik di Kota Samarinda.
Samri menilai pemanfaatan aset dan ruang milik pemerintah daerah perlu diatur melalui regulasi yang jelas sehingga tidak hanya menciptakan tata kota yang lebih rapi, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
“Pemanfaatan ruang publik harus memberi manfaat bagi daerah,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, hingga saat ini Diskominfo belum memiliki program yang secara langsung menghasilkan PAD. Karena itu, Komisi I DPRD akan terus mendorong lahirnya berbagai inovasi yang mampu menciptakan sumber-sumber pendapatan baru tanpa membebani masyarakat.
Menurut Samri, pengelolaan anggaran harus berorientasi pada produktivitas. Setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah harus memberikan nilai tambah, baik melalui peningkatan pelayanan publik maupun penguatan kapasitas fiskal daerah.
Ia juga mengingatkan bahwa pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat seharusnya menjadi momentum bagi seluruh OPD untuk menggali potensi pendapatan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Dengan langkah tersebut, Pemerintah Kota Samarinda diharapkan semakin mandiri dalam membiayai pembangunan dan tidak bergantung sepenuhnya pada dana dari pemerintah pusat.
“Kita ingin Samarinda semakin mandiri secara fiskal dan mampu membiayai pembangunan dari potensi daerah sendiri,” pungkas Samri.
ADV DPRD Kota Samarinda Pewarta : Fathur Rabbany Editor : Fairuzzabady @2026
