KUTAIPANRITA.ID, SAMARINDA – Kabut asap yang kembali menyelimuti sejumlah wilayah Kota Samarinda dalam sepekan terakhir menjadi perhatian DPRD Kota Samarinda. Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda didesak memperketat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), menyusul kekhawatiran terhadap penurunan kualitas udara dan dampaknya bagi kesehatan masyarakat.
Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, menyampaikan desakan tersebut saat ditemui di Gedung DPRD Samarinda, Jalan Basuki Rahmat, Jumat (16/10/2026). Ia menilai kondisi tersebut perlu diantisipasi melalui langkah pencegahan yang lebih terarah, terutama di kawasan yang memiliki potensi kebakaran saat musim kemarau.
Menurut Deni, kondisi cuaca kering membuat lahan kosong, semak belukar, dan kawasan yang memiliki vegetasi mudah terbakar. Karena itu, pemerintah tidak seharusnya hanya mengandalkan pemadaman ketika api sudah membesar, tetapi perlu memperkuat pengawasan sejak dini.
“Pencegahan harus menjadi prioritas. Jangan menunggu api membesar baru bergerak,” ujar Deni.
Ia menilai penanganan karhutla perlu dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD), mulai dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Satpol PP, hingga pemerintah kecamatan dan kelurahan.
Deni mendorong pengaktifan posko siaga karhutla di wilayah rawan yang disertai patroli rutin, khususnya pada siang hingga sore hari. Menurutnya, keberadaan posko harus diikuti tindakan nyata di lapangan, termasuk pemantauan titik rawan dan kesiapan personel serta peralatan pemadaman.
Ia juga menyebut kawasan Lempake, Tanah Merah, dan sebagian Sungai Kapih sebagai wilayah yang perlu mendapat perhatian berdasarkan laporan yang diterimanya. Pengawasan terhadap lahan kosong milik masyarakat dinilai penting untuk mencegah kebakaran akibat kelalaian maupun pembukaan lahan dengan cara membakar.
“Lahan kering sangat mudah terbakar. Pengawasan harus diperketat agar api tidak meluas ke permukiman,” katanya.
Selain patroli, Deni meminta Pemkot Samarinda memetakan kembali sumber air, termasuk embung dan saluran air yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pemadaman. Ketersediaan sumber air di sekitar titik rawan dinilai dapat membantu tim gabungan melakukan penanganan lebih cepat ketika kebakaran terjadi.
Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa kabut asap berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, lansia, dan warga yang memiliki gangguan pernapasan. Karena itu, koordinasi dengan Dinas Kesehatan perlu diperkuat untuk memantau kondisi warga dan mengantisipasi peningkatan gangguan kesehatan akibat paparan asap.
Deni meminta pemerintah menyiapkan langkah perlindungan masyarakat, seperti penyebaran informasi kualitas udara, pembagian masker yang sesuai, serta imbauan untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara memburuk.
“Kesehatan warga harus diutamakan. Jika kualitas udara memburuk, masyarakat perlu segera mendapat informasi dan perlindungan,” tegasnya.
Ia juga mendorong agar sekolah diberikan ruang untuk menyesuaikan kegiatan belajar apabila kualitas udara mencapai kategori tidak sehat. Penyesuaian jam belajar maupun pembelajaran jarak jauh dapat dipertimbangkan berdasarkan hasil pemantauan kualitas udara dan rekomendasi instansi terkait.
Dalam aspek penegakan hukum, Deni meminta aparat berwenang menindak pelaku pembakaran lahan yang terbukti melanggar ketentuan. Menurutnya, penegakan aturan perlu dilakukan secara konsisten untuk memberikan efek jera sekaligus mencegah kejadian serupa terulang setiap musim kemarau.
“Jika terbukti ada unsur kesengajaan, pelakunya harus diproses sesuai ketentuan,” ujarnya.
Deni menambahkan, keterlibatan masyarakat juga menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan karhutla. Ia mengajak ketua RT dan warga meningkatkan kewaspadaan di lingkungan masing-masing serta segera melaporkan apabila menemukan kepulan asap atau aktivitas pembakaran yang mencurigakan kepada pihak kelurahan maupun BPBD.
Menurutnya, laporan yang disampaikan sejak dini dapat membantu petugas menentukan lokasi dan melakukan penanganan sebelum api meluas. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat dinilai menjadi kunci untuk mengurangi risiko kebakaran di kawasan permukiman maupun lahan terbuka.
Lebih lanjut, Deni mengingatkan bahwa upaya menjaga lingkungan harus dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya ketika terjadi kebakaran. Ia mendorong Pemkot Samarinda memperhatikan perbaikan sistem drainase dan normalisasi parit sebagai bagian dari penataan lingkungan untuk mengurangi risiko genangan dan banjir saat musim hujan.
Ia menilai pencegahan karhutla dan penanganan banjir perlu berjalan beriringan melalui pengelolaan lingkungan yang lebih baik. Dengan perencanaan yang matang, pengawasan rutin, serta partisipasi aktif masyarakat, risiko bencana diharapkan dapat ditekan.
“Kami ingin masyarakat aman saat kemarau dan terhindar dari banjir saat hujan. Karena itu, pencegahan harus dilakukan bersama sejak sekarang,” pungkasnya.
ADV DPRD Kota Samarinda Pewarta : Fathur Rabbany Editor : Fairuzzabady @2026
