KUTAI PANRITA.ID, SAMARINDA — DPRD Kota Samarinda meminta pemerintah daerah tetap memprioritaskan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Salah satu langkah yang didorong adalah memperluas akses pemasaran produk lokal melalui kemitraan dengan minimarket dan jaringan ritel modern.
Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, dalam forum diskusi bersama pelaku UMKM dan perwakilan pemerintah kota di Samarinda, Kamis (5/11/2026). Kegiatan tersebut membahas strategi penguatan UMKM agar mampu bertahan dan berkembang di tengah tantangan ekonomi.
Iswandi menilai, pembinaan UMKM selama ini masih terlalu berfokus pada pelatihan. Padahal, persoalan utama yang dihadapi pelaku usaha adalah keterbatasan akses pasar dan kesulitan memasarkan produk secara berkelanjutan.
Menurutnya, keberadaan ratusan gerai minimarket di Samarinda hingga berbagai daerah di Kalimantan Timur merupakan peluang besar bagi produk lokal untuk memperluas jangkauan pemasaran.
“Minimarket tersebar hampir di setiap kelurahan. Sangat disayangkan jika produk lokal kita tidak mendapat tempat di sana,” ujarnya.
Ia menjelaskan, agar dapat menembus pasar ritel modern, produk UMKM harus memenuhi sejumlah standar, seperti kualitas, kemasan, kelengkapan label, serta kemampuan memasok barang secara konsisten.
Karena itu, Iswandi meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait tidak hanya menggelar pelatihan, tetapi juga berperan aktif menghubungkan pelaku UMKM dengan manajemen ritel. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui kurasi produk, fasilitasi pertemuan bisnis, hingga pendampingan sampai produk diterima pasar.
“Pemerintah harus menjadi jembatan bagi UMKM. Mereka membutuhkan akses pasar, bukan sekadar sertifikat pelatihan,” tegasnya.
Selain akses pemasaran, Iswandi menyoroti pentingnya menjaga anggaran pemberdayaan UMKM agar tidak ikut terdampak secara berlebihan oleh kebijakan efisiensi. Ia menyebut Komisi II DPRD Samarinda telah berkoordinasi dengan Wali Kota agar dukungan anggaran sektor UMKM tetap dipertahankan, bahkan ditingkatkan jika memungkinkan.
“Jangan sampai efisiensi membuat UMKM berjuang sendiri. Justru sekarang mereka membutuhkan dukungan pemerintah,” katanya.
Ia juga mendorong agar setiap program pemberdayaan memiliki indikator keberhasilan yang terukur. Keberhasilan tidak cukup dinilai dari jumlah pelatihan atau kegiatan yang dilaksanakan, tetapi harus dilihat dari peningkatan omzet, penyerapan tenaga kerja, serta jumlah produk lokal yang berhasil menembus pasar modern.
Sementara itu, pelaku UMKM yang hadir dalam forum tersebut turut menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan ruang pemasaran yang lebih permanen, strategis, dan terjangkau agar produk lokal mampu bersaing dengan produk dari luar daerah.
Menanggapi hal itu, Iswandi meminta Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) bersama OPD terkait menyusun strategi pengembangan UMKM secara terpadu, mulai dari peningkatan kualitas produk, kemasan, penguatan merek lokal, hingga perluasan kemitraan dengan ritel modern dan pelaku usaha besar.
Menurutnya, penguatan UMKM merupakan investasi jangka panjang bagi perekonomian Samarinda. Dengan dukungan pasar dan pembinaan berkelanjutan, UMKM diharapkan mampu meningkatkan daya saing, membuka lapangan kerja, serta memperkuat perputaran ekonomi di daerah.
ADV DPRD Kota Samarinda Pewarta : Fathur Rabbany Editor : Fairuzzabady @2026
