KUTAI PANRITA.ID, SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda mulai mematangkan agenda legislasi untuk tahun 2027 dengan menyiapkan empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif. Keempat usulan tersebut berasal dari masing-masing komisi dan menyasar sejumlah persoalan strategis masyarakat, mulai dari perizinan pembukaan lahan, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), transportasi massal, hingga pencegahan perkawinan anak.
Rencana tersebut dibahas dalam rapat internal Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Samarinda di Ruang Rapat Komisi Gabungan, Gedung DPRD Kota Samarinda, Jalan Basuki Rahmat, Jumat (6/11/2026). Rapat ini sekaligus menjadi bagian dari penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027.
Ketua Bapemperda DPRD Kota Samarinda Samarinda, Kamaruddin, mengatakan empat Raperda tersebut merupakan hasil penyaringan dari sejumlah usulan komisi. Setiap komisi akhirnya disepakati hanya mengajukan satu Raperda prioritas agar pembahasan lebih terarah dan seluruh usulan dapat diselesaikan.
“Kita tidak ingin terlalu banyak usulan, tetapi tidak selesai. Lebih baik empat Raperda, namun semuanya tuntas dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, pengalaman pembahasan regulasi pada tahun-tahun sebelumnya menjadi bahan evaluasi. Banyaknya usulan tidak selalu berbanding lurus dengan jumlah Perda yang berhasil disahkan. Karena itu, Bapemperda memilih menyesuaikan jumlah Raperda dengan kemampuan pembahasan, ketersediaan waktu, serta kesiapan naskah akademik.
Adapun empat Raperda yang disiapkan masing-masing meliputi:
Komisi I: Raperda tentang perubahan ketentuan perizinan pembukaan lahan. Regulasi ini diharapkan dapat memperjelas tata kelola perizinan sekaligus meminimalkan persoalan lingkungan, konflik lahan, dan tumpang tindih perizinan.
Komisi II: Raperda tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Aturan ini ditujukan untuk memperkuat transparansi, pengawasan, serta memastikan program CSR memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Komisi III: Raperda tentang transportasi massal. Regulasi ini diharapkan menjadi landasan pengembangan angkutan umum yang aman, nyaman, terjangkau, dan terintegrasi di Kota Samarinda.
Komisi IV: Raperda tentang pencegahan perkawinan anak. Usulan ini diarahkan untuk memperkuat perlindungan anak melalui edukasi, pendampingan keluarga, serta keterlibatan pemerintah dan masyarakat.
Khusus Raperda CSR, Kamaruddin menyoroti masih lemahnya keterbukaan perusahaan terkait pelaporan dan perhitungan dana tanggung jawab sosial. Menurutnya, transparansi diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui kesesuaian alokasi dan penyaluran dana CSR.
“Persoalannya bukan hanya aturan alokasi tiga persen, tetapi keterbukaan perusahaan. Masyarakat perlu mengetahui dasar perhitungannya,” jelasnya.
Ia berharap regulasi tersebut nantinya mampu menciptakan mekanisme pelaporan yang transparan dan akuntabel. Selain itu, penyaluran CSR perlu disinergikan dengan program pembangunan pemerintah daerah agar manfaatnya lebih merata dan tidak sekadar bersifat seremonial.
Sementara itu, Raperda transportasi massal dinilai penting untuk menjawab kebutuhan angkutan umum di tengah meningkatnya jumlah kendaraan dan persoalan kemacetan. Kamaruddin mencontohkan Balikpapan yang telah mengembangkan layanan bus perkotaan sebagai alternatif mobilitas masyarakat.
“Balikpapan sudah menjalankan layanan bus. Samarinda juga harus bisa. Kita membutuhkan aturan yang jelas agar transportasi massal dapat direncanakan dengan baik,” katanya.
Menurutnya, pengembangan transportasi massal tidak hanya berkaitan dengan penyediaan armada, tetapi juga mencakup pengaturan rute, tarif, keselamatan penumpang, dan integrasi dengan tata ruang kota.
Adapun Raperda pencegahan perkawinan anak menjadi perhatian karena persoalan tersebut berdampak terhadap pendidikan, kesehatan, dan masa depan anak. Kamaruddin mengingatkan agar keterbatasan administrasi akibat persoalan usia tidak justru mendorong terjadinya perkawinan siri yang berpotensi merugikan perempuan dan anak.
“Jangan sampai persoalan batas usia justru mendorong praktik nikah siri. Ini yang harus kita cegah,” tegasnya.
Ia menambahkan, pencegahan perkawinan anak harus dilakukan melalui edukasi, pendampingan keluarga, serta penguatan peran pemerintah daerah, sekolah, dan tokoh masyarakat.
Kamaruddin berharap keempat Raperda tersebut dapat masuk dalam Propemperda 2027 dan segera dipersiapkan sesuai tahapan legislasi. Ia juga meminta masing-masing komisi mempercepat penyusunan naskah akademik dan draf Raperda agar pembahasan dapat dimulai tepat waktu.
“Kita targetkan seluruh dokumen siap sejak awal tahun sehingga pembahasan bisa berjalan lebih terarah dan tidak menumpuk di akhir,” pungkasnya.
ADV DPRD Kota Samarinda Pewarta : Fathur Rabbany Editor : Fairuzzabady @2026
