KUTAIPANRITA.ID, SAMARINDA – Komisi IV DPRD Kota Samarinda meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mengubah pola penyusunan program pelatihan kerja agar lebih tepat sasaran. Program pelatihan harus disesuaikan dengan kebutuhan nyata dunia usaha dan industri, sehingga keterampilan yang diperoleh peserta benar-benar relevan dengan peluang kerja yang tersedia.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, saat ditemui di Gedung DPRD Samarinda, Rabu (11/11/2026). Pernyataan itu disampaikan setelah dirinya berdialog dengan instruktur, peserta pelatihan, serta pengelola Balai Latihan Kerja (BLK) Samarinda di Jalan Untung Suropati, Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, terkait fasilitas, kurikulum, dan kesiapan peserta memasuki dunia kerja.
Menurut Anhar, selama ini masih ditemukan ketidaksesuaian antara materi pelatihan dengan kebutuhan perusahaan. Akibatnya, sejumlah peserta yang telah mengikuti pelatihan justru belum memenuhi standar keterampilan saat mengikuti proses rekrutmen.
“Kita tidak boleh lagi menyusun pelatihan berdasarkan perkiraan. Harus ada data tentang tenaga kerja dan keterampilan yang benar-benar dibutuhkan perusahaan,” tegasnya.
Ia menilai, perkembangan Samarinda sebagai pusat jasa, perdagangan, pemerintahan, dan pendidikan di Kalimantan Timur turut mengubah kebutuhan tenaga kerja. Perusahaan kini tidak hanya mempertimbangkan ijazah, tetapi juga kemampuan teknis, sikap kerja, serta penguasaan teknologi.
Karena itu, Anhar meminta Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Samarinda membedakan program pelatihan berdasarkan latar belakang peserta. Pelatihan dasar perlu diberikan kepada lulusan baru atau pencari kerja pemula, sedangkan peningkatan kompetensi ditujukan bagi mereka yang telah memiliki pengalaman kerja.
“Jangan semua peserta diberikan pelatihan yang sama. Kebutuhan pencari kerja pemula tentu berbeda dengan mereka yang ingin meningkatkan kompetensi,” ujarnya.
Untuk memperoleh data yang akurat, ia mendorong Disnaker berkoordinasi dengan camat, lurah, hingga ketua RT dalam mendata kondisi pencari kerja di setiap wilayah. Pendataan tersebut dinilai penting untuk mengetahui jumlah warga yang menganggur, lulusan baru, hingga masyarakat yang membutuhkan peningkatan keterampilan.
Anhar juga menilai langkah tersebut dapat menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini belum tersentuh program pemerintah, termasuk pekerja serabutan, ibu rumah tangga yang ingin kembali bekerja, serta warga yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
Selain itu, ia menyoroti ketidaksesuaian keterampilan pencari kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan. Kondisi tersebut terlihat dalam sejumlah kegiatan bursa kerja, ketika jumlah pelamar cukup banyak, tetapi tidak semuanya memenuhi persyaratan pekerjaan.
“Pelamar memang banyak, tetapi yang sesuai kualifikasi masih sedikit. Ini yang harus kita benahi melalui pelatihan yang tepat,” katanya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Anhar meminta Disnaker menyusun program pelatihan berdasarkan proyeksi kebutuhan lowongan kerja tahun depan. Pemetaan harus dilakukan melalui komunikasi langsung dengan perusahaan, pengelola kawasan usaha, dan pelaku UMKM.
Sejumlah bidang yang dinilai perlu mendapat perhatian antara lain perawatan kendaraan dan alat berat, instalasi listrik, pendingin ruangan, perhotelan, tata boga, menjahit, hingga desain pakaian. Jenis pelatihan tersebut diharapkan mampu menjawab kebutuhan sektor industri sekaligus mendukung perkembangan usaha lokal.
Anhar juga menekankan pentingnya pelatihan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama dalam aspek manajemen, pemasaran digital, serta pengelolaan keuangan. Menurutnya, pengembangan UMKM tidak cukup hanya melalui bantuan modal, tetapi harus dibarengi peningkatan kapasitas usaha agar mampu berkembang dan menyerap tenaga kerja.
“UMKM jangan hanya diberi bantuan modal, tetapi juga pelatihan. Jika usahanya berkembang, mereka bisa membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar,” jelasnya.
Perhatian terhadap kelompok lanjut usia yang masih ingin produktif juga perlu menjadi bagian dari program pemberdayaan. Anhar menilai keterampilan seperti membuat kue tradisional, kerajinan, dan menjahit masih berpotensi dikembangkan menjadi sumber penghasilan apabila mendapatkan pendampingan yang tepat.
Ia menegaskan, keberhasilan program pelatihan kerja tidak cukup diukur dari jumlah peserta maupun sertifikat yang diterbitkan. Pemerintah harus memastikan sejauh mana alumni pelatihan berhasil memperoleh pekerjaan, membuka usaha, dan meningkatkan penghasilan.
“Yang terpenting bukan berapa banyak peserta dilatih, tetapi berapa banyak yang akhirnya bekerja dan mampu menghidupi keluarganya,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, Komisi IV DPRD Samarinda meminta Disnaker segera menyampaikan hasil pemetaan kebutuhan tenaga kerja dan rancangan program pelatihan tahun depan. Komisi IV juga mendorong agar setiap program disertai laporan penempatan kerja alumni sebagai bentuk evaluasi dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada masyarakat.
ADV DPRD Kota Samarinda Pewarta : Fathur Rabbany Editor : Fairuzzabady @2026
