KUTAIPANRITA.ID, SAMARINDA – Kekosongan jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menjadi perhatian Komisi I DPRD Kota Samarinda. Sebanyak 10 Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau eselon II hingga kini masih diisi Pelaksana Tugas (Plt), sehingga DPRD meminta pemerintah segera memberikan kepastian terkait pengisian pejabat definitif.
Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menyampaikan hal tersebut saat ditemui di Gedung DPRD Samarinda, Jalan Basuki Rahmat, Rabu (11/11/2026). Menurutnya, kekosongan jabatan tidak hanya terjadi di tingkat organisasi perangkat daerah (OPD), tetapi juga merambah kecamatan hingga kelurahan.
Ia menyebutkan, sejumlah lurah masih dijabat Plt. Bahkan, terdapat camat yang harus merangkap tugas memimpin dua kecamatan sekaligus. Kondisi tersebut dinilai kurang ideal karena dapat membatasi fokus pejabat dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Jabatan Plt itu sifatnya sementara dan kewenangannya terbatas. Jangan sampai terlalu lama dibiarkan hingga berdampak pada pelayanan publik,” ujar Samri.
Berdasarkan data Komisi I DPRD Samarinda, 10 jabatan eselon II yang masih kosong meliputi Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Sekretaris DPRD, Asisten I dan Asisten III Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bidang SDM, Inspektur Inspektorat Daerah, Kepala Bapperida, Kepala Disperkim, Kepala Disdikbud, serta Kepala Dinas PUPR.
Kekosongan tersebut terjadi akibat pejabat sebelumnya memasuki masa pensiun serta adanya mutasi dan rotasi jabatan. Samri mengatakan, Komisi I telah beberapa kali menyampaikan masukan kepada Pemkot agar pengisian jabatan definitif segera dilakukan.
Dari penjelasan yang diterima DPRD, Wali Kota Samarinda Andi Harun disebut ingin terlebih dahulu menilai kinerja dan kemampuan ASN yang saat ini ditunjuk sebagai Plt sebelum menetapkan pejabat definitif.
“Pak Wali Kota ingin melihat lebih dahulu kinerja para Plt. Masa penugasan itu sekaligus menjadi bahan penilaian sebelum pengangkatan definitif,” jelasnya.
Samri juga menyoroti kemungkinan adanya pertimbangan efisiensi anggaran, khususnya terkait Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Menurut analisisnya, pejabat yang ditunjuk sebagai Plt menerima tambahan TPP sebesar 20 persen dari nilai TPP jabatan yang ditugaskan, sementara hak TPP dari jabatan definitifnya tetap diterima.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa pandangan mengenai potensi penghematan anggaran tersebut merupakan analisis pribadinya, bukan keterangan resmi dari Pemkot Samarinda.
Terkait jadwal pengisian jabatan, Samri mengaku mendengar kemungkinan pelantikan dilakukan secara serentak pada Desember 2026. Namun, informasi tersebut belum menjadi keputusan resmi pemerintah kota.
“Kami berharap pengisian jabatan definitif bisa dilakukan lebih cepat agar tidak terlalu lama terjadi kekosongan,” katanya.
Di sisi lain, Samri mengapresiasi penerapan asesmen ASN pada masa kepemimpinan Andi Harun yang dinilainya lebih mengedepankan kompetensi dan penilaian kinerja dibandingkan senioritas.
Ia mengakui, meskipun sejumlah jabatan masih diisi Plt, aktivitas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sejauh ini tetap berjalan. Namun, Komisi I berharap Pemkot segera memberikan kepastian pengisian jabatan agar pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah dapat berjalan lebih optimal.
ADV DPRD Kota Samarinda Pewarta : Fathur Rabbany Editor : Fairuzzabady @2026
