KUTAIPANRITA.ID, SAMARINDA – Keterlambatan pembayaran insentif bagi ribuan guru non-ASN di Kota Samarinda kembali menjadi sorotan DPRD. Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda segera memprioritaskan pelunasan tunggakan insentif yang menjadi hak para tenaga pendidik tersebut.
Desakan itu disampaikan Ismail saat ditemui di Gedung DPRD Samarinda, Jalan Basuki Rahmat, Rabu (11/11/2026). Ia menilai keterlambatan pembayaran yang berlangsung berlarut-larut dapat memengaruhi kesejahteraan sekaligus semangat guru dalam menjalankan tugas pendidikan.
Menurutnya, para guru telah melaksanakan kewajiban mengajar dan membimbing peserta didik, sehingga pemerintah harus memastikan hak mereka dibayarkan tepat waktu.
“Guru sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Jangan sampai hak mereka justru terus tertunda,” ujar Ismail.
Ia juga mengaku prihatin karena sebagian guru disebut terpaksa memanfaatkan layanan pinjaman daring untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari akibat keterlambatan insentif. Kondisi tersebut, menurutnya, harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Ismail membeberkan, pembayaran insentif guru untuk triwulan ketiga tahun anggaran 2026 baru terealisasi satu bulan, yakni Juli. Sementara pembayaran untuk Agustus dan September masih tertunggak, meskipun saat ini telah memasuki triwulan keempat.
Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, kebutuhan anggaran insentif tambahan penghasilan pada triwulan ketiga mencapai sekitar Rp15 miliar untuk kurang lebih 6.100 guru non-ASN. Namun, pemerintah baru merealisasikan pembayaran sekitar Rp5 miliar, sehingga masih terdapat kekurangan sekitar Rp10 miliar.
Ia memahami keterbatasan fiskal dan kondisi arus kas daerah menjadi salah satu alasan keterlambatan pembayaran. Namun, menurutnya, persoalan kesejahteraan guru harus tetap menjadi perhatian utama dalam menentukan prioritas belanja daerah.
“Kami memahami kondisi keuangan daerah sedang berat. Tetapi, jangan sampai guru menjadi pihak yang terus menanggung dampaknya,” katanya.
Ismail menilai keterlambatan tersebut seharusnya dapat diantisipasi melalui perencanaan anggaran yang lebih matang. Sebab, jumlah penerima dan kebutuhan pembayaran insentif telah diketahui sejak awal tahun anggaran.
Karena itu, ia meminta Pemkot Samarinda melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan dan pengelolaan anggaran pendidikan. Ia juga mengingatkan agar alokasi anggaran yang telah diperuntukkan bagi insentif guru tidak dialihkan untuk kebutuhan lain.
“Kalau anggarannya sudah dialokasikan untuk guru, harus dipastikan penggunaannya sesuai peruntukan. Hak mereka perlu segera dibayarkan,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Ismail berharap Pemkot Samarinda segera menyiapkan langkah konkret untuk menyelesaikan tunggakan insentif tersebut. Komisi IV DPRD, lanjutnya, akan terus mengawal persoalan ini agar pembayaran hak ribuan guru non-ASN dapat dituntaskan.
Menurutnya, kesejahteraan tenaga pendidik merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas pendidikan. Karena itu, pemerintah harus memberikan perhatian serius terhadap pemenuhan hak guru sebagai ujung tombak proses pembelajaran.
ADV DPRD Kota Samarinda Pewarta : Fathur Rabbany Editor : Fairuzzabady @2026
