KUTAIPANRITA.ID, SAMARINDA – Komisi IV DPRD Kota Samarinda meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tidak lagi mengukur keberhasilan program pelatihan kerja hanya dari jumlah peserta dan sertifikat yang diterbitkan. Keberhasilan program harus dilihat dari kemampuan alumninya mendapatkan pekerjaan atau membangun usaha mandiri setelah mengikuti pelatihan.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Harminsyah, saat ditemui di Gedung DPRD Samarinda, Rabu (11/11/2026). Ia menilai program pelatihan dan sertifikasi kompetensi melalui pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD pada 2026 yang menjangkau 80 peserta perlu dilanjutkan dengan evaluasi hasil pascapelatihan.
Menurut Harminsyah, pemerintah perlu membangun sistem penelusuran alumni secara berkala untuk mengetahui sejauh mana keterampilan yang diberikan mampu membantu peserta memasuki dunia kerja maupun mengembangkan usaha.
“Keberhasilan bukan sekadar sertifikat. Kita harus tahu berapa alumni yang bekerja dan berapa yang berhasil membuka usaha,” ujarnya.
Ia menjelaskan, hasil penelusuran alumni dapat menjadi dasar dalam menentukan jenis pelatihan, memperbaiki materi, serta menyesuaikan kuota peserta dengan kebutuhan masyarakat dan pasar kerja. Dengan demikian, program tersebut tidak sekadar menjadi kegiatan rutin tahunan.
Harminsyah juga berharap program pelatihan dan sertifikasi kompetensi kembali dialokasikan dalam anggaran 2027. Meski kondisi keuangan daerah masih terbatas, ia meminta program yang telah berjalan tetap dipertahankan dan dikembangkan sesuai kemampuan fiskal.
“Kalau tahun ini menjangkau 80 orang, tahun depan kita harapkan bisa lebih banyak. Namun, kualitas pelatihannya harus tetap dijaga,” katanya.
Pada pelaksanaan 2026, program tersebut mencakup empat bidang keterampilan, yakni digital marketing, content creator, barbershop, dan pemasaran media sosial. Bidang tersebut dipilih karena dinilai memiliki peluang untuk memasuki dunia kerja maupun dikembangkan menjadi usaha mandiri.
Dalam pelaksanaannya, Pemkot Samarinda melibatkan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) sebagai mitra pelatihan teknis serta lembaga sertifikasi yang mengacu pada standar Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
Selain keterampilan teknis, Harminsyah menilai peserta juga perlu dibekali kemampuan komunikasi, sikap profesional, dan kepercayaan diri dalam menghadapi proses rekrutmen. Materi pelatihan pun harus lebih banyak mengutamakan praktik agar peserta siap menghadapi kondisi kerja sebenarnya.
Ia berharap program tersebut dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal, mengurangi pengangguran, sekaligus mendorong lahirnya wirausaha baru yang mampu membuka lapangan kerja bagi masyarakat.
Karena itu, Komisi IV DPRD Samarinda mendorong Pemkot menjadikan pelatihan dan sertifikasi kompetensi sebagai program berkelanjutan yang disertai evaluasi serta laporan penyerapan alumni setiap tahun.
“Kita ingin program ini menjadi agenda tetap. Setiap tahun harus ada pelatihan, evaluasi, dan hasil nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
ADV DPRD Kota Samarinda Pewarta : Fathur Rabbany Editor : Fairuzzabady @2026
