KUTAIPANRITA.ID, SAMARINDA – Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, mendesak PT PLN (Persero) memberikan kompensasi kepada pelanggan menyusul pemadaman listrik yang berulang dalam beberapa bulan terakhir. Ia mengusulkan pemotongan tagihan listrik hingga 50 persen bagi seluruh pelanggan di Samarinda sebagai bentuk tanggung jawab atas terganggunya pelayanan.
Desakan tersebut disampaikan Rohim saat ditemui di Samarinda, Jumat (13/11/2026). Menurutnya, pemadaman yang terjadi hampir setiap hari telah merugikan masyarakat, mulai dari aktivitas rumah tangga, pendidikan, hingga kegiatan ekonomi dan usaha kecil.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai, pelanggan tidak seharusnya terus dibebani tagihan penuh ketika pelayanan listrik belum berjalan optimal. Karena itu, PLN diminta tidak hanya menyampaikan permohonan maaf, tetapi juga memberikan kompensasi yang dirasakan langsung masyarakat.
“Kalau listrik sering padam, masa tagihannya tetap dibayar penuh? Harus ada keringanan yang jelas,” tegasnya.
Rohim menyebut persoalan kelistrikan di Samarinda telah berlangsung hampir enam bulan tanpa kepastian penyelesaian. Ia juga mengkritik komunikasi PLN yang dinilai lebih banyak menyampaikan jadwal pemadaman dibandingkan memberikan kepastian pemulihan pasokan listrik.
Menurutnya, gangguan listrik berdampak besar terhadap pelaku usaha kecil karena dapat menghentikan produksi, merusak bahan baku, hingga mengurangi pendapatan. Sementara bagi rumah tangga, pemadaman menghambat berbagai kebutuhan sehari-hari.
“Jadwal pemadaman bukan solusi. Masyarakat membutuhkan listrik yang normal dan kompensasi atas kerugian yang dialami,” ujarnya.
Selain meminta kompensasi, Rohim mempertanyakan lambannya penanganan gangguan yang selama ini dikaitkan dengan kerusakan pembangkit. Ia meminta PLN segera melakukan perbaikan menyeluruh atau mengganti peralatan yang sudah tidak layak agar persoalan serupa tidak terus berulang.
Ia juga mendesak PLN lebih transparan dalam menjelaskan penyebab gangguan, kendala teknis, serta target waktu penyelesaian. Menurutnya, kepastian pasokan listrik sangat penting untuk menjaga aktivitas masyarakat, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Tak hanya itu, Rohim mendorong aparat penegak hukum melakukan audit terhadap pengelolaan PLN guna mengungkap penyebab gangguan listrik yang terus berulang. Jika ditemukan kelalaian atau persoalan dalam pengelolaan, ia meminta agar ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.
“Harus ada audit yang terbuka agar jelas apa penyebab persoalan ini dan siapa yang bertanggung jawab,” pungkasnya.
Hingga berita ini ditulis, pihak PLN belum memberikan tanggapan resmi terkait usulan pemotongan tagihan listrik sebesar 50 persen maupun desakan audit tersebut.
ADV DPRD Kota Samarinda Pewarta : Fathur Rabbany Editor : Fairuzzabady @2026
