KUTAIPANRITA.ID, SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda mendorong pemerintah kota menyiapkan program pinjaman lunak dan pelatihan kerja bagi masyarakat yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Langkah ini dinilai penting untuk membantu pekerja membangun usaha mandiri sekaligus memperoleh sumber penghasilan baru di tengah ketidakpastian lapangan kerja.
Usulan tersebut disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi, dalam wawancara yang ditayangkan TVRI Kalimantan Timur, Jumat (13/11/2026). Ia kembali menegaskan pandangannya saat dikonfirmasi melalui telepon, Sabtu (14/11/2026).
Menurut Ismail, kondisi ketenagakerjaan yang belum stabil membuat pekerja, khususnya di sektor formal dan pertambangan, menghadapi risiko dirumahkan hingga kehilangan pekerjaan. Karena itu, mereka perlu mendapatkan dukungan agar tidak hanya bergantung pada ketersediaan lowongan kerja baru.
Ia menilai, salah satu tantangan yang dihadapi pekerja terdampak PHK adalah pola pikir yang masih berorientasi menjadi karyawan. Ketika hubungan kerja terputus, sebagian pekerja kesulitan menentukan langkah untuk kembali memperoleh penghasilan.
“Selama ini pola pikir kita masih terbentuk untuk menjadi karyawan. Ketika terkena PHK, banyak yang bingung harus berbuat apa,” ujarnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Ismail mengusulkan dua langkah utama. Pertama, pemerintah memberikan akses pinjaman lunak dengan beban ringan sebagai modal bagi pekerja untuk memulai usaha. Kedua, menyediakan pelatihan keterampilan agar mereka memiliki kemampuan baru untuk bekerja mandiri maupun kembali memasuki dunia kerja.
“Pekerja terdampak PHK perlu dibantu melalui pinjaman lunak agar bisa membuka usaha, bukan hanya menunggu lowongan kerja,” tegasnya.
Menurutnya, dukungan modal harus dibarengi peningkatan keterampilan sehingga bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara produktif. Dengan begitu, pekerja tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan keluarganya, tetapi juga berpeluang mengembangkan usaha dan membuka lapangan pekerjaan baru.
Ismail juga menilai program tersebut dapat melibatkan Dinas Ketenagakerjaan serta Dinas Koperasi dan UKM Samarinda. Kedua perangkat daerah itu diharapkan berkolaborasi dalam menyiapkan pelatihan, pendampingan usaha, serta mekanisme penyaluran modal yang tepat sasaran.
Meski demikian, usulan tersebut masih memerlukan pembahasan lebih lanjut bersama Pemerintah Kota Samarinda, terutama terkait ketersediaan anggaran, persyaratan penerima, besaran pinjaman, dan mekanisme pelaksanaannya.
DPRD berharap langkah tersebut dapat menjadi salah satu solusi untuk membantu pekerja terdampak PHK menghadapi tekanan ekonomi sekaligus mendorong tumbuhnya wirausaha baru di Kota Samarinda.
ADV DPRD Kota Samarinda Pewarta : Fathur Rabbany Editor : Fairuzzabady @2026
