KUTAIPANRITA.ID, SAMARINDA – Aulia Rahman Basri dan Rendi Solihin resmi menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) periode 2025–2030. Prosesi pelantikan berlangsung di Pendopo Odah Etam, Samarinda, pada Senin pagi (23/06/2025) pukul 07.30 WITA, dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud mewakili Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Pelantikan ini menandai babak akhir dari dinamika panjang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kukar 2024 yang sempat memasuki ranah hukum hingga Mahkamah Konstitusi (MK). Pasangan Aulia–Rendi terbentuk setelah MK mendiskualifikasi calon petahana Edi Damansyah, yang membuat partai pengusung menunjuk Aulia Rahman Basri sebagai pengganti, sementara Rendi Solihin tetap maju sebagai Wakil Bupati.
Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang digelar pada 19 April 2025 berjalan damai dan tertib. Dari total 374.371 suara sah, pasangan Aulia–Rendi meraih kemenangan mutlak dengan 209.905 suara. Sementara pasangan AYL–AZA memperoleh 51.536 suara, dan pasangan Dendi–Alif meraih 105.073 suara. Sebanyak 7.857 suara dinyatakan tidak sah.
Usai pelantikan, Aulia Rahman Basri menyampaikan bahwa undangan resmi baru diterima pada Minggu malam (22/06/2025) pukul 22.00 WITA, hanya beberapa jam sebelum pelaksanaan. Hal ini disebabkan oleh adanya agenda penting yang harus segera diikuti, yakni retret bersama seluruh kepala daerah se-Kalimantan Timur.
“Kami mohon bantuan teman-teman media untuk menyampaikan informasi ini secara luas kepada publik,” ujar Aulia Rahman Basri.
Menanggapi pertanyaan mengenai program 100 hari kerja, Aulia Rahman Basri menegaskan bahwa tidak ada istilah tersebut di pemerintahan yang ia pimpin.
“Hari pertama langsung kerja. Tidak ada masa transisi. Program dan janji tetap sama. Yang berubah hanya figur kepemimpinan. Kukar Idaman Terbaik adalah bentuk penyempurnaan dari Kukar Idaman, bukan perubahan arah,” tegasnya.
Menurut Aulia Rahman Basri, sejumlah program prioritas akan langsung dijalankan tanpa menunggu pengesahan RPJMD baru, karena aturan membolehkan tetap mengacu pada RPJMD sebelumnya yang selaras dengan RPJPD.
Program-program unggulan tersebut antara lain yakni, Program Nelayan Produktif. Jumlah penerima manfaat ditingkatkan dari 25.000 menjadi 100.000 nelayan.
Selanjutnya, Berobat Cukup dengan KTP. Layanan kesehatan gratis berbasis KTP sesuai instruksi dan dukungan Gubernur Kaltim.
Kemudian, Percepatan Infrastruktur Jalan. Dilakukan dengan dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
“Semua program ini langsung dikerjakan. Tidak menunggu simbolik 100 hari kerja,” tambah Aulia Rahman Basri.
Menjawab pertanyaan mengenai anggaran dan RPJMD, Aulia Rahman Basri menekankan bahwa arah pembangunan dan pembiayaan bersifat sistemik, bukan personal.
“Selama RPJMD 2025–2030 belum disahkan, kami tetap mengacu pada RPJMD sebelumnya dan RPJPD jangka panjang,” jelasnya.
Lebih lanjut, Aulia Rahman Basri menyampaikan bahwa dalam PSU lalu, masyarakat Kukar memilih berdasarkan program, bukan sekadar figur.
“Yang kami tawarkan adalah Kukar Idaman Terbaik. Dukungan masyarakat kuat karena programnya tetap utuh,” pungkas Aulia Rahman Basri.
Pewarta & Editor : Fairuzzabady
