KUTAIPANRITA.ID, SAMARINDA – Pemadaman listrik bergilir yang berulang kali terjadi di Kota Samarinda dan sejumlah wilayah Kalimantan Timur menuai sorotan dari DPRD Kota Samarinda. Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, mendesak aparat penegak hukum (APH) melakukan audit menyeluruh terhadap PT PLN (Persero) untuk mengungkap penyebab persoalan kelistrikan yang dinilai berlarut-larut tanpa penyelesaian yang jelas.
Selain meminta pemeriksaan menyeluruh, Rohim mengusulkan agar PLN memberikan kompensasi kepada pelanggan terdampak, salah satunya melalui pemotongan tagihan listrik hingga 50 persen. Menurutnya, langkah tersebut perlu dipertimbangkan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan atas gangguan pelayanan yang berdampak pada aktivitas masyarakat.
Desakan itu disampaikan Rohim saat ditemui di Gedung DPRD Kota Samarinda, Kamis (22/10/2026). Ia menilai pemadaman berulang tidak cukup ditangani hanya dengan pengumuman jadwal pemadaman dan permohonan maaf, tetapi harus disertai solusi konkret serta kepastian waktu penyelesaian masalah.
“Kalau pemadaman bergilir terus terjadi, wajar jika tagihan listrik warga dipangkas setengahnya. Itu bisa menjadi bentuk tanggung jawab PLN kepada pelanggan,” ujar Rohim.
Ia menjelaskan, gangguan pasokan listrik telah memengaruhi berbagai kegiatan masyarakat, mulai dari aktivitas rumah tangga, proses belajar mengajar, hingga operasional pelaku usaha. Kondisi tersebut dinilai membutuhkan penanganan serius agar masyarakat tidak terus menanggung dampak dari pelayanan yang belum kembali normal.
Pertanyakan Alasan Kerusakan Pembangkit
Rohim juga mempertanyakan penjelasan PLN yang selama ini menyebut kerusakan sejumlah unit pembangkit sebagai salah satu penyebab pemadaman bergilir. Menurutnya, apabila gangguan berlangsung dalam waktu lama, perusahaan seharusnya dapat memberikan penjelasan terperinci mengenai perkembangan perbaikan, kendala yang dihadapi, dan target pemulihan pasokan listrik.
Ia menilai masyarakat berhak mendapatkan informasi yang transparan mengenai penyebab gangguan dan langkah penanganannya. Kepastian tersebut penting agar pelanggan mengetahui kapan pelayanan kelistrikan dapat kembali berjalan normal.
“Jika pembangkit mengalami kerusakan, perbaikannya harus segera dituntaskan. Kalau tidak memungkinkan diperbaiki, perlu dijelaskan alternatif penyelesaiannya,” tegasnya.
Rohim menduga persoalan yang terjadi tidak semata-mata berkaitan dengan kerusakan teknis di lapangan. Ia meminta kemungkinan adanya persoalan manajemen dan pengambilan keputusan di tingkat perusahaan turut diperiksa melalui proses audit yang objektif.
Meski demikian, ia menilai dugaan tersebut perlu dibuktikan melalui pemeriksaan menyeluruh, bukan hanya berdasarkan penjelasan sepihak. Audit diharapkan mampu mengidentifikasi akar persoalan, mengevaluasi langkah penanganan yang telah dilakukan, serta memastikan pihak terkait menjalankan tanggung jawabnya.
“Perlu diperiksa apakah ada persoalan manajemen yang berdampak pada pelayanan di daerah. Itu harus diungkap secara jelas,” katanya.
Menurut Rohim, kondisi tersebut menjadi perhatian tersendiri karena Kalimantan Timur dikenal sebagai salah satu daerah penghasil energi nasional, termasuk batu bara. Karena itu, ia menilai masyarakat seharusnya memperoleh pelayanan kelistrikan yang andal dan tidak terus-menerus menghadapi pemadaman tanpa kepastian penyelesaian.
RDP Dinilai Belum Membawa Perubahan Signifikan
Rohim mengungkapkan, DPRD Kota Samarinda bersama DPRD Provinsi Kalimantan Timur telah beberapa kali mengundang pihak PLN untuk membahas persoalan pemadaman melalui forum rapat dengar pendapat (RDP). Namun, menurut penilaiannya, pertemuan-pertemuan tersebut belum menghasilkan perubahan signifikan terhadap kondisi pelayanan di lapangan.
Ia menilai, pemanggilan ulang terhadap manajemen PLN tidak akan efektif apabila tidak disertai langkah konkret dan target penyelesaian yang terukur. Karena itu, Rohim mendorong agar penanganan persoalan ditingkatkan melalui pemeriksaan yang lebih menyeluruh oleh aparat berwenang.
“PLN sudah beberapa kali dipanggil, tetapi belum terlihat perubahan berarti. Karena itu, perlu langkah yang lebih tegas,” ungkapnya.
Ia berharap audit dapat dilakukan secara transparan, mulai dari aspek perencanaan pasokan energi, pengelolaan pembangkit, pemeliharaan peralatan, hingga pelaksanaan pelayanan kepada pelanggan. Hasil pemeriksaan tersebut nantinya dapat menjadi dasar untuk menentukan langkah perbaikan dan pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku.
Di sisi lain, Rohim menegaskan bahwa usulan kompensasi bagi pelanggan perlu dikaji berdasarkan ketentuan yang berlaku dan tingkat gangguan pelayanan yang dialami. Ia berharap PLN tidak hanya berfokus pada pemulihan pasokan, tetapi juga memperhatikan dampak kerugian yang dirasakan masyarakat.
Buka Peluang Pengelolaan Alternatif
Selain mendesak audit dan mengusulkan kompensasi, Rohim turut menanggapi wacana mengenai kemungkinan penggunaan model pengelolaan kelistrikan alternatif, termasuk opsi yang melibatkan Danantara. Menurutnya, alternatif tersebut dapat dikaji apabila dinilai berpotensi meningkatkan kualitas pelayanan listrik di Samarinda dan wilayah Kalimantan Timur.
Ia menegaskan, setiap opsi perlu melalui kajian kelayakan yang matang, mencakup aspek regulasi, pembiayaan, kesiapan infrastruktur, serta kemampuan menjaga keandalan pasokan. Dengan demikian, perubahan pola pengelolaan tidak justru menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat.
“Jika ada alternatif yang terbukti mampu memberikan pelayanan lebih baik, tentu layak dikaji. Namun, semuanya harus melalui pertimbangan yang matang,” pungkasnya.
Rohim berharap persoalan pemadaman listrik bergilir segera ditangani secara serius dan terukur. Menurutnya, kepastian pasokan listrik sangat penting bagi keberlangsungan aktivitas masyarakat, terutama pelaku UMKM yang bergantung pada peralatan listrik untuk menjalankan usaha serta pelajar yang membutuhkan penerangan untuk belajar.
Ia menilai, pemulihan pelayanan harus menjadi prioritas agar masyarakat tidak terus dirugikan dan kepercayaan publik terhadap penyedia layanan kelistrikan dapat dipulihkan. Pemeriksaan yang transparan, perbaikan teknis yang terukur, serta kejelasan tanggung jawab dinilai menjadi langkah penting untuk mencegah persoalan serupa terus berulang.
ADV DPRD Kota Samarinda Pewarta : Fathur Rabbany Editor : Fairuzzabady @2026
