Menu

Mode Gelap
Peringati HUT ke-24, GEPAK Tegaskan Dukungan Penuh terhadap Pembangunan IKN Pemerintah Tegaskan Tata Kelola AI Harus Human-Centric, Dewan Pers Bekali Jurnalis dengan Panduan Etika Penggunaannya New Media vs Media Lama: Siapa yang Lebih Didengar Publik? Otorita IKN Kembangkan Konsep Bangunan Gedung Cerdas Dengan Pemanfaatan Fitur AI IDC 2025, AMSI: Ada Ancaman AI Terhadap Eksistensi Media

BERITA DAERAH · 18 Jul 2025 09:15 WITA ·

SMP Negeri 5 Samboja Tindaklanjuti Edaran Dinas Pendidikan, Komite Sekolah Sepakat Tidak Ada Pungutan


 SMP Negeri 5 Samboja Tindaklanjuti Edaran Dinas Pendidikan, Komite Sekolah Sepakat Tidak Ada Pungutan Perbesar

KUTAIPANRITA.ID, KUTAI KARTANEGARA – Dalam rangka menyambut Tahun Ajaran Baru 2025/2026, Komite Sekolah SMP Negeri 5 Samboja menggelar rapat koordinasi bersama orang tua/wali peserta didik baru. Rapat ini membahas tindak lanjut atas Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: P-2814/SET-1/100.3.4/06/2025 tertanggal 17 Juli 2025, yang memuat larangan penjualan buku pelajaran, Lembar Kerja Siswa (LKS), pakaian seragam, perlengkapan sekolah, serta larangan pungutan dalam bentuk apa pun saat proses pendaftaran maupun daftar ulang.

Dikonfirmasi via telepon, Kepala SMPN 5 Samboja, Titi Radiyah, S.Pd., yang turut hadir dalam rapat tersebut menegaskan komitmen pihak sekolah untuk menjalankan sepenuhnya arahan dari Dinas Pendidikan.

“Pihak sekolah tidak memperbolehkan adanya pungutan baju seragam, buku pelajaran, LKS, dan pungutan apa pun dalam proses pendaftaran ulang siswa baru, termasuk uang gedung yang sempat dilaporkan melalui akun Instagram Wakil Bupati Kutai Kartanegara pada postingan 7 Juli 2025,” tegas Titi Radiyah.

Ia juga menyayangkan laporan tersebut kemudian dihapus oleh pihak pelapor pada hari kedua setelah diunggah. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan bahwa tudingan tersebut tidak berdasar.

“Hari ini, dalam rapat komite, kami buktikan bahwa sekolah berkomitmen penuh untuk menjalankan surat edaran dari kepala dinas,” lanjutnya.

Menanggapi usulan sejumlah orang tua yang meminta agar pembayaran seragam didahulukan oleh wali murid dan akan diganti setelah bantuan dinas turun, Titi tetap menegaskan sikapnya.

“Saya sudah berkomitmen menjalankan perintah pimpinan. Saya mengimbau agar tidak ada pungutan dalam bentuk apa pun saat pendaftaran siswa baru, apalagi pungutan uang pembangunan di sekolah negeri,” pungkasnya.

Sebagai solusi sementara, pihak sekolah memperbolehkan siswa baru menggunakan seragam SD selama proses belajar mengajar berlangsung. Titi juga memastikan bahwa sekolah akan terus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Kartanegara untuk kebijakan selanjutnya. (*)

Artikel ini telah dibaca 16 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Peringati HUT ke-74 Humas Polri, Polres Kukar Gelar Donor Darah

22 Oktober 2025 - 13:15 WITA

Disdikbud Kukar: PKD Jadi Instrumen Strategis Perkuat Identitas dan Ekonomi Kreatif Daerah

21 Oktober 2025 - 23:15 WITA

Disdikbud Kukar Gelar Pekan Kebudayaan Daerah 2025, Angkat Kearifan Lokal dan Perkuat Identitas Budaya

21 Oktober 2025 - 22:15 WITA

Disdikbud Kukar Pastikan Pemerataan Akses Pendidikan Lewat BOS Daerah dan Program Seragam Gratis

21 Oktober 2025 - 16:15 WITA

Disdikbud Kukar Alokasikan Puluhan Miliar untuk Bantuan Seragam, Sekolah Swasta, dan Beasiswa Siswa

21 Oktober 2025 - 15:15 WITA

Karang Taruna Maluhu Gelar Bimbel Gratis Bahasa Inggris untuk Siswa SD dalam Semangat Sumpah Pemuda

21 Oktober 2025 - 14:15 WITA

Trending di BERITA DAERAH