KUTAIPANRITA.ID, SAMARINDA — Komisi II DPRD Kota Samarinda mendorong sektor perbankan agar lebih aktif berkontribusi terhadap pembangunan daerah melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) serta dukungan pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Hal tersebut mengemuka dalam rapat hearing bidang keuangan dan perekonomian yang digelar di Ruang Rapat Gabungan Lantai 1 DPRD Kota Samarinda, Kamis (7/5/2026).
Hearing dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, didampingi sejumlah anggota dewan bersama perwakilan Bank Mandiri KCP Samarinda Kesuma Bangsa.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD Samarinda menyoroti pentingnya keterlibatan dunia perbankan dalam mendukung pembangunan daerah, terutama melalui program CSR yang dinilai masih belum optimal dirasakan masyarakat.
Iswandi mengatakan bank-bank yang beroperasi di Samarinda seharusnya tidak hanya menjalankan aktivitas bisnis dan layanan keuangan, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial terhadap daerah tempat mereka menjalankan usaha.
Menurutnya, sektor perbankan memiliki kemampuan besar untuk membantu pembangunan fasilitas publik maupun mendukung berbagai program sosial pemerintah daerah.
“Bank juga harus ikut membangun kota,” ujarnya kepada awak media usai hearing.
Ia menilai selama ini kontribusi CSR dari sejumlah perbankan masih belum terlihat secara maksimal di tengah masyarakat. Padahal, banyak program pembangunan yang sebenarnya dapat didukung melalui kerja sama dengan pihak swasta tanpa harus sepenuhnya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Iswandi mencontohkan pembangunan taman kota, ruang terbuka hijau hingga ikon-ikon kota yang dapat dibiayai melalui program CSR perbankan.
Menurutnya, pola pembangunan daerah saat ini harus lebih terbuka terhadap kolaborasi dengan sektor swasta agar pembangunan dapat berjalan lebih cepat dan efektif.
Ia juga menyinggung adanya bank yang menerima penempatan dana pemerintah daerah sehingga masyarakat berharap terdapat timbal balik dalam bentuk kontribusi sosial yang nyata.
“Kalau ada penempatan dana pemerintah, tentu masyarakat berharap ada manfaat yang dirasakan,” katanya.
Selain membahas kontribusi CSR, Komisi II DPRD Samarinda juga menyoroti akses pembiayaan bagi pelaku UMKM yang selama ini masih menghadapi keterbatasan modal usaha.
Dalam hearing tersebut, pihak perbankan memaparkan adanya program pinjaman modal usaha tanpa agunan dengan nilai mencapai Rp100 juta.
Program itu dinilai cukup potensial untuk membantu pelaku usaha kecil yang kesulitan memperoleh akses kredit akibat keterbatasan aset maupun jaminan.
“Kami ingin program ini benar-benar bisa diakses masyarakat kecil,” tegas Iswandi.
Ia menambahkan DPRD akan mendalami lebih lanjut mekanisme penyaluran kredit tersebut agar tepat sasaran dan tidak menyulitkan masyarakat.
Menurutnya, program pembiayaan itu nantinya dapat disinergikan dengan data pelaku usaha binaan pemerintah kota melalui Dinas Perdagangan maupun koperasi agar penyaluran bantuan modal lebih efektif.
Dalam pembahasan tersebut, Komisi II DPRD Samarinda juga menyinggung persoalan penempatan dana pemerintah kota di sejumlah bank.
Iswandi menilai keuntungan daerah tidak hanya dihitung dari besaran bunga deposito, tetapi juga harus memperhatikan manfaat sosial yang diberikan pihak perbankan kepada masyarakat melalui program CSR.
“Kontribusi sosial juga harus menjadi pertimbangan,” jelasnya.
Ia mengatakan bank yang mampu memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat melalui pembangunan fasilitas umum, bantuan sosial maupun pemberdayaan ekonomi tentu memiliki nilai tambah dalam kerja sama dengan pemerintah daerah.
Di sisi lain, Komisi II DPRD Samarinda turut mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kota Samarinda dalam menjaga stabilitas inflasi daerah.
Menurut Iswandi, capaian Samarinda yang beberapa kali masuk jajaran daerah dengan pengendalian inflasi terbaik merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah daerah, Bulog, Bank Indonesia, pelaku usaha hingga berbagai pihak lainnya.
Ia menilai pengendalian inflasi menjadi hal penting karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, terutama menjaga kestabilan harga bahan pokok di pasaran.
Menutup keterangannya, Iswandi menegaskan DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara objektif terhadap pemerintah daerah maupun mitra kerja, termasuk sektor perbankan.
Menurutnya, kritik dan evaluasi yang disampaikan DPRD semata-mata bertujuan untuk mendorong pembangunan Kota Samarinda agar berjalan lebih baik dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
“Kami ingin semua pihak ikut berperan membangun Samarinda,” pungkasnya.
ADV Sekretariat DPRD Kota Samarinda Pewarta : Fathur Rabbany Editor : Fairuzzabady @2026
