KUTAIPANRITA.ID, NUSANTARA — Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak dapat dilakukan secara instan, melainkan membutuhkan perencanaan yang matang, terukur, dan dikendalikan secara konsisten pada setiap tahapan pelaksanaannya. Hal itu disampaikan Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Manajemen Kebijakan dan Strategi Konstruksi, Danis Hidayat Sumadilaga, saat menjadi narasumber dalam Kuliah Tamu Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan (FTSL) Institut Teknologi Bandung bertajuk “Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan IKN”.
Kegiatan yang digelar secara daring melalui Zoom pada Jumat (8/5/2026) tersebut diikuti lebih dari 200 peserta dari kalangan mahasiswa, akademisi, hingga praktisi teknik sipil dan lingkungan. Forum ini menjadi wadah diskusi akademik mengenai proses perencanaan, implementasi, hingga tantangan pembangunan IKN dari berbagai aspek, mulai dari teknis konstruksi, regulasi, tata ruang, hingga manajemen proyek berskala nasional.
Dalam sambutannya, Danis mengungkapkan apresiasinya kepada ITB yang telah memberikan ruang bagi Otorita IKN untuk menjelaskan perkembangan pembangunan ibu kota baru kepada masyarakat akademik. Menurutnya, selama ini masih banyak masyarakat yang memahami pembangunan IKN hanya melalui informasi di media sosial, sehingga diperlukan penjelasan yang lebih utuh dan komprehensif.
“Saya tentu mengucapkan terima kasih kepada ITB karena telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan kuliah umum ini. Bagi kami di Otorita IKN, ini menjadi sarana untuk melakukan sosialisasi mengenai apa yang sedang, sudah, dan akan dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara,” ujar Danis.
Ia menambahkan, pembangunan IKN merupakan proyek jangka panjang yang membutuhkan pemahaman menyeluruh dari seluruh elemen masyarakat, termasuk kalangan akademisi dan generasi muda yang nantinya akan terlibat langsung dalam pembangunan nasional.
“Banyak masyarakat mengetahui IKN hanya dari media sosial dan informasi yang belum lengkap. Karena itu, kami ingin memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan IKN,” lanjutnya.
Dalam pemaparannya, Danis menjelaskan bahwa gagasan pemindahan ibu kota sebenarnya telah muncul sejak era Presiden Soekarno dan terus menjadi pembahasan pada periode pemerintahan berikutnya. Menurutnya, pemindahan ibu kota bukan sekadar memindahkan pusat administrasi pemerintahan, melainkan bagian dari strategi besar pemerataan pembangunan nasional.
Ia menyebut, Jakarta selama ini memikul beban yang sangat besar sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, bisnis, dan kepadatan penduduk. Karena itu, pembangunan IKN di Kalimantan diharapkan mampu menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru sekaligus mendorong keseimbangan pembangunan antara Indonesia bagian barat dan timur.
“Tujuan pembangunan IKN bukan hanya memindahkan gedung pemerintahan, tetapi juga untuk mengurangi beban Jakarta, membuka pusat pertumbuhan baru, dan mendorong pemerataan ekonomi nasional,” jelasnya.
Danis juga memaparkan bahwa perencanaan pembangunan IKN dilakukan secara berjenjang dan berbasis regulasi yang kuat. Mulai dari penyusunan rencana induk, peraturan presiden, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), hingga pengembangan kawasan yang disusun secara detail dan terintegrasi.
Menurutnya, pembangunan IKN mengusung delapan prinsip utama pembangunan serta 24 Key Performance Indicators (KPI) yang menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan kawasan tersebut. Sejumlah indikator yang menjadi perhatian antara lain penerapan konsep bangunan hijau, bangunan gedung cerdas, pengembangan infrastruktur terpadu, efisiensi energi, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan.
Pada aspek pelaksanaan, Danis menggambarkan besarnya kompleksitas pembangunan tahap awal IKN yang melibatkan sedikitnya 115 paket konstruksi di dalam kawasan inti pusat pemerintahan. Selain itu, terdapat pula berbagai proyek pendukung di luar kawasan seperti pembangunan jalan tol, bendungan, intake air minum, jaringan energi, telekomunikasi, hingga infrastruktur dasar lainnya.
Ia menjelaskan, pembangunan tahap awal dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sebelum kemudian dilanjutkan oleh Otorita IKN dengan melibatkan banyak pihak, termasuk kementerian dan lembaga, perguruan tinggi, sektor swasta nasional maupun internasional, hingga masyarakat.
“Pembangunan IKN merupakan pekerjaan besar yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Tidak mungkin dilakukan sendiri oleh satu institusi saja,” katanya.
Kuliah tamu tersebut juga membahas sejumlah isu strategis terkait pembangunan IKN, mulai dari konektivitas kawasan, pengelolaan lahan, penyediaan energi berkelanjutan, pembiayaan pembangunan, hingga kebutuhan sumber daya manusia yang kompeten di bidang infrastruktur dan konstruksi.
Di akhir pemaparannya, Danis memberikan pesan kepada generasi muda agar tidak hanya mengandalkan kemampuan akademik semata, tetapi juga membangun pengalaman, integritas, dan jejaring profesional yang kuat untuk menghadapi tantangan pembangunan Indonesia di masa depan.
“Pintar itu harus, kompetensi juga harus didukung oleh pengalaman, bukan hanya teori. Kemudian integritas harus dijaga karena tidak cukup hanya kompetensi saja. Dan yang terakhir, kembangkan networking seluas mungkin,” tutupnya.
Sumber: Humas Otorita Ibu Kota Nusantara @2026
