KUTAIPANRITA.ID, NUSANTARA – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menegaskan komitmennya dalam memberantas seluruh aktivitas ilegal di kawasan IKN melalui penguatan sinergi antarlembaga, pengawasan terpadu, dan penegakan hukum yang konsisten. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kelestarian kawasan hutan sekaligus memastikan pembangunan IKN berjalan sesuai prinsip berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Selain melakukan penindakan hukum, Otorita IKN juga terus melakukan pemulihan lahan serta edukasi kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran bersama dalam menjaga kawasan hutan di wilayah Nusantara.
Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan (UKHK) Otorita IKN sekaligus Ketua Umum Satuan Tugas Penanggulangan Aktivitas Ilegal Wilayah IKN, Agung Dodit Muliawan, mengatakan bahwa upaya penanganan aktivitas ilegal telah dilakukan secara intensif sejak tahun 2023 melalui pembentukan satuan tugas lintas kementerian dan lembaga.
“Sejak 2023, kami telah membentuk Satgas lintas kementerian dan lembaga untuk melakukan pengawasan, penindakan, hingga penegakan hukum terhadap berbagai aktivitas ilegal di kawasan IKN, termasuk di Tahura Bukit Soeharto,” ujar Agung Dodit di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Sabtu (09/05/2026).
Menurutnya, keberadaan Satgas menjadi langkah strategis dalam menjaga kawasan IKN dari ancaman kerusakan lingkungan akibat pertambangan ilegal, perambahan hutan, hingga aktivitas pengangkutan batu bara tanpa izin yang dapat mengganggu ekosistem kawasan konservasi.
Satgas Penanggulangan Aktivitas Ilegal Wilayah IKN melibatkan berbagai unsur, di antaranya Kementerian ESDM, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH, Kodam VI/Mulawarman, Polda Kalimantan Timur, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Universitas Mulawarman, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, serta Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
Dalam pelaksanaannya, Satgas telah melakukan berbagai penindakan terhadap aktivitas ilegal di kawasan Tahura Bukit Soeharto dan wilayah hutan lainnya di kawasan IKN. Beberapa kasus yang ditangani di antaranya pengangkutan batu bara ilegal yang kini telah berstatus P21, penutupan tambang ilegal di Bukit Tengkorak, penanganan tambang ilegal di belakang RS Samboja oleh Polda Kaltim, hingga pengungkapan kasus pertambangan dan penjualan batu bara ilegal di Samboja oleh Bareskrim Polri.
Selain itu, aparat gabungan juga melakukan penindakan terhadap pengangkutan batu bara ilegal menggunakan tujuh truk serta aktivitas pengangkutan batu bara menuju jetty yang kemudian diserahkan kepada aparat penegak hukum terkait untuk diproses lebih lanjut.
Agung Dodit menegaskan bahwa kawasan Tahura Bukit Soeharto merupakan kawasan hutan konservasi yang dilindungi undang-undang dan secara hukum tidak boleh digunakan untuk kegiatan pertambangan dalam bentuk apa pun.
“Kami berkomitmen menjaga kawasan konservasi ini dari segala bentuk perambahan dan aktivitas pertambangan ilegal. Penegakan hukum akan terus dilakukan tanpa pengecualian,” tegasnya.
Ia menambahkan, Otorita IKN tidak hanya fokus pada aspek penindakan, tetapi juga mengedepankan pendekatan persuasif melalui sosialisasi dan dialog dengan masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk mencari solusi terhadap sejumlah aktivitas yang telah ada sebelum pembentukan IKN.
“Selain langkah penindakan, kami juga aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan membuka ruang dialog untuk mencari solusi terhadap aktivitas yang telah terlanjur ada sebelum pembentukan IKN,” katanya.
Ke depan, Otorita IKN akan meningkatkan frekuensi patroli pengawasan di kawasan hutan dan wilayah konservasi, memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta melanjutkan proses hukum terhadap seluruh aktivitas ilegal yang ditemukan di kawasan IKN.
Tak hanya itu, masyarakat juga diajak untuk ikut terlibat dalam pengawasan dengan melaporkan dugaan pelanggaran melalui saluran resmi pengaduan Otorita IKN.
“Masyarakat yang menemukan dugaan pelanggaran atau aktivitas ilegal di kawasan Tahura maupun kawasan hutan lainnya di wilayah IKN dapat melaporkannya melalui nomor pengaduan resmi Otorita IKN,” ujar Agung Dodit.
Otorita IKN menegaskan akan terus membuka ruang komunikasi secara transparan kepada masyarakat dan media guna memastikan perlindungan kawasan hutan serta penegakan hukum di wilayah IKN berjalan secara konsisten dan berkelanjutan.
Sumber: Humas Otorita Ibu Kota Nusantara @2026
