Menu ✖

Mode Gelap
DPRD Samarinda Soroti Rendahnya Serapan Tenaga Kerja Lokal, Pelatihan Kompetensi Diminta Diperkuat 82 Tim dari 38 Sekolah dan Kampus Ikuti Kontes Robot Cerdas 2026 di IKN, Ini Daftar Juaranya Ronal Stephen Kecam Penyalahgunaan Vape untuk Narkoba, Minta Pengawasan Diperketat DPRD Samarinda Wacanakan Perda Pengendalian Vape, Ronal Dorong Perlindungan Generasi Muda Lampaui Target Produksi, Sumur TN-Ix80 PHM Hasilkan Gas 4,586 MMSCFD dan Kondensat 168,5 Barel per Hari

BERITA DAERAH · 13 Apr 2026 15:00 WITA ·

DPRD Samarinda Sorot Penghentian Iuran BPJS, Nilai Timing Kebijakan Kurang Tepat


 Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra, memberikan keterangan terkait kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang menghentikan bantuan iuran BPJS Kesehatan bagi puluhan ribu warga miskin di Samarinda. Foto: Yana Ashari. Perbesar

Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra, memberikan keterangan terkait kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang menghentikan bantuan iuran BPJS Kesehatan bagi puluhan ribu warga miskin di Samarinda. Foto: Yana Ashari.

KUTAIPANRITA.ID, SAMARINDA – Kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menghentikan bantuan iuran BPJS Kesehatan bagi puluhan ribu warga miskin di Kota Samarinda mendapat sorotan dari DPRD Kota Samarinda. Kebijakan tersebut dinilai memiliki tujuan baik, namun kurang tepat dari sisi waktu pelaksanaan.

Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra, menyebut langkah pemerintah provinsi sebenarnya bertujuan mengalihkan beban pembiayaan ke pemerintah pusat agar tidak membebani anggaran daerah. “Jadi sebenarnya maksudnya baik, agar anggaran bisa dikembalikan ke pusat dan daerah tidak terbebani biaya BPJS,” ujarnya, Senin (13/4/2026).

Namun, menurutnya, kebijakan itu menjadi persoalan karena dilakukan setelah APBD disahkan, sehingga pemerintah kota harus mencari anggaran baru secara mendadak. “Kalau sekarang dicabut, sementara APBD sudah disahkan, ini jadi beban bagi daerah. Kita harus mencari anggaran baru,” jelasnya.

Ia menilai, kebijakan tersebut seharusnya diterapkan mulai tahun anggaran berikutnya agar bisa diantisipasi sejak awal. “Kalau untuk 2027 mungkin tidak masalah, karena bisa kita siapkan dari sekarang. Tapi kalau saat ini, kita kesulitan,” tegasnya.

Samri juga mengungkapkan, kebutuhan anggaran untuk menanggung iuran BPJS sekitar 49 ribu warga mencapai kurang lebih Rp20 miliar. Jika dibebankan ke APBD Kota Samarinda, hal itu berpotensi mengorbankan program pembangunan lain. “Kalau dipaksakan, pasti ada program yang dikorbankan, apalagi saat ini kita sedang efisiensi anggaran,” katanya.

Meski begitu, ia menyebut Pemerintah Provinsi Kaltim telah menyiapkan skema agar layanan BPJS tetap berjalan dan masyarakat tetap mendapatkan akses kesehatan. “Informasinya layanan tetap berjalan, hanya mekanisme anggarannya saja yang berubah,” pungkasnya.

DPRD Samarinda berharap ke depan koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat lebih matang agar kebijakan serupa tidak menimbulkan kendala dalam pengelolaan anggaran daerah.

 

Pewarta : Yana Ashari
Editor  : Fairuzzabady
@2026
Artikel ini telah dibaca 113 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

DPRD Samarinda Soroti Rendahnya Serapan Tenaga Kerja Lokal, Pelatihan Kompetensi Diminta Diperkuat

21 November 2026 - 13:00 WITA

Ronal Stephen Kecam Penyalahgunaan Vape untuk Narkoba, Minta Pengawasan Diperketat

20 November 2026 - 16:00 WITA

DPRD Samarinda Wacanakan Perda Pengendalian Vape, Ronal Dorong Perlindungan Generasi Muda

20 November 2026 - 15:00 WITA

Lampaui Target Produksi, Sumur TN-Ix80 PHM Hasilkan Gas 4,586 MMSCFD dan Kondensat 168,5 Barel per Hari

19 November 2026 - 17:30 WITA

DPRD Samarinda Perjuangkan Dana Rp209 Miliar, Viktor Yuan Kedepankan Dialog dengan Pemprov Kaltim

19 November 2026 - 17:00 WITA

Kapendam VI/Mulawarman Perkuat Sinergi dengan Awak Media di Balikpapan

19 November 2026 - 08:30 WITA

Trending di BERITA DAERAH