Menu ✖

Mode Gelap
DPRD Samarinda Usulkan Pinjaman Lunak dan Pelatihan Kerja bagi Korban PHK PDI Perjuangan Samarinda Gelar Gerakan Merawat Pertiwi, Tanam 150 Pohon di Tepian SKM Pemadaman Listrik Berulang, Abdul Rohim Desak PLN Beri Diskon Tagihan 50 Persen DPRD Samarinda Dukung Pemusnahan Ribuan Botol Miras, Penegakan Perda Diminta Konsisten Siapkan Uji Coba Terakhir, Tim Sepak Bola Samarinda Mantapkan Langkah Menuju Emas Porprov 2026

BERITA DAERAH · 27 Nov 2025 15:30 WITA ·

Komisi IV DPRD Kaltim Tegaskan Zero Tolerance terhadap Kekerasan dan Perundungan di Lingkungan Pendidikan


 Foto ilustrasi imbauan untuk menghentikan perundungan, pelecehan seksual, dan bullying di lingkungan pendidikan. (Dok. Istimewa) Perbesar

Foto ilustrasi imbauan untuk menghentikan perundungan, pelecehan seksual, dan bullying di lingkungan pendidikan. (Dok. Istimewa)

KUTAIPANRITA.ID, SAMARINDA – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Agusriansyah Ridwan, menyatakan sikap tegas terhadap segala bentuk tindakan pelanggaran hukum di institusi pendidikan, terutama perundungan, pelecehan seksual, dan bullying. Ia menegaskan bahwa praktik-praktik tersebut tidak dapat ditoleransi dengan alasan apa pun, baik dalam sudut pandang hukum, sosial, maupun nilai-nilai pendidikan.

“Perundungan, pelecehan seksual, bullying, atau bentuk pelanggaran hukum lainnya itu tidak bisa diterima sama sekali,” ujarnya, Kamis (27/11/2025).

“Dari sisi hukum tidak boleh, dari sisi sosiologis merusak, dan dari sisi filosofis bertentangan dengan tujuan pendidikan,” sambungnya.

Agusriansyah menyinggung bahwa lembaga pendidikan, baik yang berada di bawah naungan Pemerintah Provinsi Kaltim maupun Kementerian Agama, harus merespons cepat jika terjadi dugaan pelanggaran seperti ini. Menurutnya, koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat menjadi penting ketika kasus terjadi di sekolah atau pesantren dengan kewenangan berbeda.

Ia menilai peristiwa-peristiwa tersebut sangat mengkhawatirkan, terutama karena Kaltim kini tengah menyiapkan generasi muda dalam menghadapi bonus demografi dan tantangan pembangunan daerah.

“Ini persoalan serius dan sangat memprihatinkan. Kita sedang menyiapkan generasi umat, generasi daerah. Tidak boleh terjadi pembiaran,” tegasnya.

Politisi yang juga aktif mengadvokasi sektor pendidikan itu meminta seluruh pemangku kepentingan meningkatkan langkah mitigasi, termasuk pembinaan, pengawasan, penanganan kasus, dan memperkuat sistem pelaporan.

“Stakeholder di bawah kewenangan masing-masing harus mengambil tindakan konkret. Jangan menunggu masalah menjadi besar,” pungkasnya.

 

ADV DPRD Kaltim
Pewarta : Axel
Editor  : Fairuzzabady
@2025
Artikel ini telah dibaca 127 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

DPRD Samarinda Usulkan Pinjaman Lunak dan Pelatihan Kerja bagi Korban PHK

14 November 2026 - 13:00 WITA

PDI Perjuangan Samarinda Gelar Gerakan Merawat Pertiwi, Tanam 150 Pohon di Tepian SKM

14 November 2026 - 12:00 WITA

Pemadaman Listrik Berulang, Abdul Rohim Desak PLN Beri Diskon Tagihan 50 Persen

13 November 2026 - 16:00 WITA

DPRD Samarinda Dukung Pemusnahan Ribuan Botol Miras, Penegakan Perda Diminta Konsisten

13 November 2026 - 15:00 WITA

Siapkan Uji Coba Terakhir, Tim Sepak Bola Samarinda Mantapkan Langkah Menuju Emas Porprov 2026

12 November 2026 - 17:30 WITA

KONI Samarinda Bidik Juara Umum Porprov Kaltim 2026, Wahyudi Optimistis Atlet Tampil Maksimal

12 November 2026 - 16:30 WITA

Trending di BERITA DAERAH