KUTAIPANRITA.ID, NUSANTARA – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) bersama Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia memperkuat kolaborasi untuk memastikan pembangunan Nusantara tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat. Komitmen tersebut mengemuka dalam kunjungan kerja Wakil Menteri HAM RI, Mugiyanto, ke Kantor Otorita IKN di Nusantara, Senin (22/6/2026).
Pertemuan yang dihadiri Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, beserta jajaran itu membahas berbagai isu strategis, mulai dari perlindungan hak masyarakat, kesejahteraan tenaga kerja, akses terhadap layanan dasar, hingga upaya memastikan pembangunan IKN memberikan manfaat yang merata bagi masyarakat, khususnya warga yang tinggal di kawasan penyangga.
Sebelum menggelar pertemuan dengan Otorita IKN, Mugiyanto terlebih dahulu mengunjungi Kecamatan Sepaku untuk berdialog secara langsung dengan masyarakat. Dalam kesempatan itu, warga menyampaikan sejumlah aspirasi terkait peluang kerja bagi tenaga kerja lokal, peningkatan pelayanan publik, dampak pembangunan terhadap kehidupan masyarakat, hingga harapan agar keberadaan IKN mampu meningkatkan taraf hidup warga sekitar.
“Kami ingin mendengar langsung suara masyarakat,” ujar Mugiyanto.
Menurutnya, seluruh aspirasi yang dihimpun dari masyarakat menjadi masukan penting dalam proses pembangunan IKN. Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan ibu kota baru tidak hanya diukur dari berdirinya berbagai infrastruktur modern, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan serta memperoleh perlindungan atas hak-haknya.
Karena itu, Kementerian HAM mendorong agar penyelesaian berbagai persoalan sosial yang muncul selama proses pembangunan dilakukan melalui koordinasi yang erat antara pemerintah pusat, Otorita IKN, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan.
Salah satu agenda yang turut dibahas dalam pertemuan tersebut adalah peluang menjadikan Nusantara sebagai Human Rights City, yaitu kota yang mengintegrasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam setiap kebijakan, pelayanan publik, hingga tata kelola pemerintahan. Konsep tersebut dinilai sejalan dengan visi IKN sebagai Kota Dunia untuk Semua, yang mengedepankan inklusivitas, kesetaraan, dan keberlanjutan.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyambut positif usulan tersebut. Menurutnya, pembangunan IKN memang dirancang tidak hanya menghadirkan kota modern, tetapi juga membangun lingkungan yang menghormati hak-hak setiap warga.
“Konsep Human Rights City patut dikaji bersama,” kata Basuki.
Ia menilai, penerapan perspektif HAM dapat memperkuat kualitas pembangunan Nusantara, baik dalam penyediaan layanan publik, perlindungan lingkungan, penyediaan ruang hidup yang layak, maupun dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan berpihak kepada masyarakat.
Basuki juga berharap Kementerian HAM dapat mendampingi Otorita IKN dalam menyusun berbagai program yang memiliki indikator yang jelas sehingga implementasi nilai-nilai HAM dapat diterapkan secara terukur dalam pembangunan kawasan ibu kota baru.
“Kita susun program yang terukur sesuai indikator HAM,” ujarnya.
Menurutnya, kolaborasi tersebut akan menjadi fondasi penting dalam membangun Nusantara sebagai kota yang tidak hanya maju dari sisi infrastruktur, tetapi juga mampu menjamin perlindungan hak-hak masyarakat secara menyeluruh.
Pertemuan berlangsung dalam suasana konstruktif dan menghasilkan sejumlah kesepahaman untuk memperkuat kerja sama antara kedua lembaga. Ke depan, Otorita IKN dan Kementerian HAM akan menindaklanjuti berbagai masukan melalui penyusunan program bersama agar pembangunan Nusantara berjalan secara inklusif, berkelanjutan, serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat di dalam maupun di sekitar kawasan Ibu Kota Nusantara.
Sumber: Humas Otorita Ibu Kota Nusantara @2026
