KUTAIPANRITA.ID, NUSANTARA — Pengawalan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN) terus diperkuat. Otorita IKN menerima persetujuan Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) untuk tiga paket pekerjaan infrastruktur jalan Tahun Anggaran 2026–2027 dengan nilai sekitar Rp3,986 triliun.
Penyerahan tersebut dilakukan bersamaan dengan penyampaian hasil Exit Meeting terhadap tujuh paket proyek peningkatan jalan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1B–1C Tahun Anggaran 2025. Ketujuh paket pekerjaan tersebut telah rampung 100 persen dan diserahterimakan kepada Otorita IKN dengan total nilai sekitar Rp3,355 triliun.
Kegiatan Entry Meeting dan Exit Meeting Proyek Strategis Nasional itu berlangsung di Multifunction Hall Kantor Bersama 3, KIPP Nusantara, Kamis (17/9/2026). Agenda tersebut menjadi bagian dari penguatan koordinasi antara Otorita IKN dan Kejaksaan Agung dalam memastikan pembangunan infrastruktur berjalan sesuai ketentuan.
Tiga paket pekerjaan yang masuk dalam Entry Meeting meliputi pembangunan jalan di Kompleks Yudikatif, Kompleks Legislatif, serta Jalan Kawasan Pendukung KIPP 1A. Sementara itu, Exit Meeting mencakup tujuh paket peningkatan jalan KIPP 1B–1C, yakni Paket A hingga Paket G Tahun Anggaran 2025.
Plt Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Sarjono Turin, mengatakan PPS berperan dalam memberikan pendampingan dan pengawalan terhadap proyek strategis agar pelaksanaannya berjalan sesuai aturan serta dapat meminimalkan berbagai potensi hambatan di lapangan.
Menurut Sarjono, pembangunan IKN memiliki nilai strategis karena menjadi bagian dari sejarah pembangunan Indonesia. Karena itu, pendampingan terhadap proyek perlu dilakukan secara aktif sejak proses pembangunan berlangsung.
“Proyek IKN akan menjadi sejarah bagi anak bangsa dan generasi mendatang. Karena itu, tim PPS harus proaktif memberikan pendampingan selama proyek berlangsung,” ujar Sarjono.
Dalam kegiatan tersebut, Kasubdit IV.A Direktorat IV pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Imran Yusuf, menjelaskan bahwa tiga paket pekerjaan yang dibahas dalam Entry Meeting telah melalui sejumlah tahapan sebelum diterbitkannya surat perintah pengamanan.
Tahapan tersebut mencakup proses telaahan hingga pra-PPS. Sementara tujuh paket pekerjaan yang menjadi objek Exit Meeting telah dinyatakan selesai dan diserahterimakan kepada Otorita IKN.
Imran menyebut penyelesaian tujuh paket pekerjaan tersebut merupakan hasil kerja sama berbagai pihak yang terlibat dalam pembangunan. Ia berharap pelaksanaan proyek tetap mengedepankan prinsip tepat waktu, tepat mutu, dan tepat pembiayaan.
“Semoga hasil pembangunan ini dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara,” kata Imran.
Sementara itu, Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan (UKHK) Otorita IKN, Agung Dodit Muliawan, mengapresiasi pendampingan yang diberikan Kejaksaan Agung sejak 2025. Menurutnya, dukungan tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga proses pembangunan infrastruktur di Nusantara.
Dodit menegaskan pembangunan IKN bukan semata mengenai penyelesaian jalan, gedung, taman, maupun fasilitas pendukung lainnya. Pembangunan tersebut juga menjadi bagian dari perjalanan sejarah baru Indonesia.
“Di IKN, kita tidak hanya membangun fisik. Yang kita bangun adalah sejarah,” ujar Dodit.
Rangkaian kegiatan turut diisi dengan penyerahan persetujuan PPS dan surat perintah PPS, penyerahan hasil pelaksanaan pengamanan pembangunan strategis yang telah selesai, serta penandatanganan pakta integritas untuk tiga paket pekerjaan infrastruktur jalan TA 2026–2027.
Melalui pengawalan tersebut, Otorita IKN berharap pelaksanaan pembangunan infrastruktur strategis di Nusantara dapat berlangsung lebih tertib, transparan, dan sesuai ketentuan. Sinergi antara Otorita IKN dan Kejaksaan Agung juga diharapkan terus berjalan untuk mendukung penyelesaian pembangunan Nusantara secara berkelanjutan.
Sumber: Humas Otorita Ibu Kota Nusantara @2026
