KUTAIPANRITA.ID, SAMARINDA – Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, menilai dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) mulai dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Menurutnya, lonjakan harga BBM tidak hanya membebani masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga mulai menekan daya beli kelompok ekonomi menengah yang selama ini menjadi penopang aktivitas konsumsi.
Pernyataan tersebut disampaikan Iswandi usai memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama jajaran PT BPR Bank Samarinda di DPRD Kota Samarinda, Senin (29/6/2026). Ia menilai perubahan perilaku masyarakat dalam membeli BBM menjadi salah satu indikator adanya tekanan terhadap kondisi ekonomi.
“Sekarang masyarakat lebih memilih BBM bersubsidi karena selisih harganya semakin jauh,” ujar Iswandi.
Menurutnya, antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang melayani penjualan Pertalite menunjukkan semakin banyak masyarakat yang beralih dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi. Kondisi tersebut berbeda dibandingkan beberapa tahun sebelumnya ketika selisih harga Pertalite dan Pertamax masih relatif kecil.
Ia mengatakan, semakin lebarnya selisih harga membuat masyarakat berupaya menekan pengeluaran, termasuk dalam kebutuhan transportasi sehari-hari. Fenomena tersebut, lanjutnya, menjadi gambaran bahwa tekanan ekonomi kini mulai dirasakan oleh kelompok masyarakat yang sebelumnya masih mampu menggunakan BBM nonsubsidi.
“Yang mulai terdampak bukan hanya masyarakat bawah, tetapi juga kelas menengah,” katanya.
Iswandi menjelaskan, kenaikan harga BBM tidak hanya berdampak pada biaya transportasi masyarakat, tetapi juga memicu kenaikan biaya produksi di berbagai sektor usaha. Bahan bakar merupakan salah satu komponen utama dalam aktivitas industri, perdagangan, maupun jasa sehingga setiap kenaikan harga akan memengaruhi struktur biaya secara keseluruhan.
Menurutnya, dalam skala makro, biaya energi memiliki porsi yang cukup besar terhadap biaya produksi. Ketika harga BBM meningkat, pelaku usaha akan menyesuaikan harga jual produk untuk menutup kenaikan biaya operasional.
“Kalau biaya produksi naik, harga barang juga pasti ikut naik,” jelasnya.
Selain biaya produksi, Iswandi menyoroti meningkatnya ongkos distribusi barang akibat kenaikan harga BBM. Biaya transportasi yang lebih tinggi akan berdampak pada harga barang di tingkat konsumen sehingga masyarakat harus mengeluarkan pengeluaran yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Ia mengingatkan bahwa kondisi tersebut berpotensi memicu inflasi apabila tidak diimbangi dengan langkah pengendalian harga dan perlindungan terhadap daya beli masyarakat. Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat kebijakan yang mampu menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kalau daya beli turun, perputaran ekonomi juga akan melambat,” tegas Iswandi.
Ia berharap pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat terus melakukan berbagai langkah antisipatif agar dampak kenaikan harga BBM tidak semakin membebani masyarakat. Menurutnya, pengendalian inflasi, stabilisasi harga pangan, serta perlindungan terhadap kelompok rentan dan masyarakat kelas menengah harus menjadi perhatian bersama agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga di tengah meningkatnya biaya hidup.
ADV DPRD Kota Samarinda Pewarta : Fathur Rabbany Editor : Fairuzzabady @2026
