KUTAIPANRITA.ID, BALIKPAPAN – Kinerja dua tahun masa bakti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menjadi sorotan dalam diskusi publik bertema “Refleksi Dua Tahun Masa Bakti DPRD Kota Balikpapan Tahun 2026”. Kegiatan yang digelar Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Kalimantan Timur ini berlangsung di Aula Rumah Jabatan Ketua DPRD Balikpapan, Jalan ARS Muhammad, Sabtu (24/10/2026).
Diskusi tersebut menjadi ruang evaluasi terhadap pelaksanaan tiga fungsi utama DPRD, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi itu menjadi tolok ukur penting untuk menilai sejauh mana lembaga legislatif menjalankan mandat rakyat serta memastikan kebijakan dan penggunaan anggaran daerah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Yono Suherman, yang membuka kegiatan tersebut, menilai tema “Bersama Media Tingkatkan Pengawasan Harmoni Menuju Kota Global” relevan dengan arah pembangunan Balikpapan sebagai pintu gerbang Kalimantan Timur sekaligus kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menurut politikus Partai NasDem tersebut, upaya menjadikan Balikpapan sebagai kota yang maju, modern, nyaman, dan berdaya saing global tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah. Diperlukan keterlibatan berbagai elemen, mulai dari masyarakat, DPRD, hingga insan pers, untuk memastikan pembangunan berjalan transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.
“Pembangunan kota membutuhkan keterlibatan seluruh elemen, termasuk DPRD dan insan pers, agar berjalan transparan, akuntabel, serta berpihak kepada masyarakat,” kata Yono.
Ia menegaskan, media tidak hanya berperan menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi penghubung komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Selain itu, pers memiliki fungsi kontrol sosial untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan serta mendorong keterbukaan informasi kepada publik.
Di tengah derasnya arus informasi digital, Yono menilai media siber yang berpegang pada kode etik jurnalistik dan disiplin verifikasi semakin dibutuhkan. Pemberitaan yang akurat, berimbang, dan berbasis fakta dapat membantu masyarakat memahami kebijakan publik sekaligus mencegah penyebaran berita bohong dan disinformasi.
Menurutnya, kritik yang disampaikan media secara profesional juga dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan DPRD dalam memperbaiki kebijakan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Evaluasi Kinerja Tidak Cukup dengan Seremoni
Memasuki dua tahun masa bakti DPRD Kota Balikpapan, Yono mengakui masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang perlu dibenahi. Karena itu, ia berharap media terus memberikan kritik dan masukan sebagai bagian dari evaluasi untuk meningkatkan kinerja lembaga legislatif.
Namun, refleksi kinerja DPRD tidak semestinya berhenti pada pemaparan capaian maupun ajakan memperkuat kemitraan. Evaluasi perlu didukung data yang terukur, mulai dari produk peraturan daerah yang dihasilkan, kualitas pembahasan anggaran, hingga efektivitas pengawasan terhadap program pemerintah kota.
Tantangan tersebut semakin penting mengingat posisi Balikpapan sebagai kota penyangga IKN. Perkembangan kota turut menghadirkan kebutuhan yang semakin kompleks, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, penanganan persoalan lingkungan, serta pengelolaan dinamika sosial dan ekonomi masyarakat.
Dalam kondisi tersebut, masyarakat membutuhkan bukti konkret bahwa fungsi pengawasan DPRD berjalan efektif. Hal ini mencakup pengawalan terhadap pelaksanaan proyek pembangunan, pemantauan penggunaan anggaran agar sesuai peruntukan, serta dorongan terhadap penyelesaian berbagai persoalan pelayanan publik.
Yono menegaskan, pengawasan dan keharmonisan bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Sebaliknya, kritik yang tajam, objektif, dan berimbang merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas demokrasi serta memastikan pembangunan tetap berada pada jalur yang sesuai dengan kepentingan masyarakat.
Ia juga berharap hubungan antara DPRD dan media terus terjaga secara terbuka dan profesional. Perbedaan pandangan, menurutnya, seharusnya menjadi ruang dialog untuk mencari solusi terbaik, bukan alasan untuk membatasi kritik.
“Pengawasan dan harmoni tidak bertentangan. Kritik yang tajam dan berimbang justru membantu menjaga demokrasi demi kemajuan Balikpapan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
AMSI Dorong Evaluasi Tiga Fungsi DPRD
Sementara itu, Ketua AMSI Kalimantan Timur, Ahmad Yani, menjelaskan bahwa diskusi publik tersebut digelar untuk mengevaluasi kinerja DPRD Kota Balikpapan selama dua tahun terakhir, terutama dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Menurut Yani, forum ini menjadi kesempatan untuk meninjau pelaksanaan program kerja, kebijakan yang telah dibahas, serta berbagai persoalan strategis yang berkembang di tengah masyarakat. Evaluasi tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai capaian DPRD sekaligus mengidentifikasi aspek yang masih membutuhkan perbaikan.
“Kegiatan ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan fungsi pembentukan perda, penganggaran, dan pengawasan DPRD selama dua tahun terakhir,” kata Yani.
Ia menambahkan, pembahasan juga diarahkan untuk melihat sejauh mana kebijakan dan program kerja DPRD menjawab kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, refleksi kinerja tidak hanya berfokus pada aktivitas kelembagaan, tetapi juga pada dampak keputusan politik terhadap kehidupan warga.
“Kami juga membahas capaian, program kerja, kebijakan, dan isu strategis yang berkembang di tengah masyarakat,” tutupnya.
Diskusi publik tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk mendorong evaluasi kinerja legislatif yang lebih terbuka, objektif, dan berbasis fakta. Keberhasilan DPRD tidak semata-mata diukur dari jumlah kegiatan atau kebijakan yang dibahas, tetapi juga dari kualitas keputusan, efektivitas pengawasan, serta dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
Melalui keterlibatan media dan masyarakat, DPRD diharapkan semakin terbuka terhadap kritik dan masukan publik. Dengan begitu, pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan dapat berjalan lebih optimal serta mendukung pembangunan Kota Balikpapan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan warga.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono, perwakilan mahasiswa, awak media, serta sejumlah tamu undangan lainnya.
Sumber: AMSI Kaltim @2026
